Jakarta, 10 November 2026 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pentingnya transparansi data korporasi dan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) dalam mendukung efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut disampaikan dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum.

Forum tersebut dibuka oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, serta menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai pembicara utama. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola data korporasi yang akurat, transparan, dan terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, menyampaikan paparan bertajuk “Best Practice: Pemanfaatan Data Korporasi dan Pemilik Manfaat untuk Mendukung Analisis Transaksi Keuangan.”

Melalui paparannya, Fithriadi menjelaskan bahwa ketersediaan informasi korporasi dan Pemilik Manfaat yang memadai, akurat, serta terkini merupakan komponen penting dalam mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu korporasi.

Transparansi tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana pencucian uang, termasuk melalui penggunaan perusahaan cangkang (shell company), perusahaan kedok (front company), maupun struktur kepemilikan berlapis yang berpotensi menyamarkan identitas pihak pengendali sebenarnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPATK memanfaatkan data korporasi dan Pemilik Manfaat untuk mendukung kegiatan pelaporan dan pengawasan kepatuhan, serta analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan. Informasi tersebut juga digunakan untuk memperkuat identifikasi risiko, menelusuri hubungan kepemilikan dan pengendalian korporasi, serta mengungkap indikasi penyalahgunaan badan hukum dalam berbagai tindak pidana.

Selain itu, pemanfaatan data korporasi berperan dalam memastikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, termasuk Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), khususnya terhadap korporasi yang memiliki struktur kepemilikan kompleks.

Penguatan transparansi Pemilik Manfaat juga sejalan dengan standar internasional Financial Action Task Force (FATF), khususnya Rekomendasi 24 mengenai transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum. Standar tersebut menekankan pentingnya ketersediaan informasi kepemilikan manfaat yang akurat, terkini, serta dapat diakses secara tepat waktu oleh otoritas yang berwenang.

Lebih lanjut, integrasi data korporasi antarlembaga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam proses analisis transaksi keuangan sekaligus mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Melalui partisipasi dalam forum nasional ini, PPATK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait.

Sinergi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem korporasi yang transparan, berintegritas, dan terlindungi dari penyalahgunaan untuk tindak pidana pencucian uang, sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan iklim investasi nasional yang sehat.