Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)
Rapat Komite TPPU pada 1 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite TPPU didampingi oleh Kepala PPATK, Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Komite TPPU
Rapat Komite TPPU pada 1 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite TPPU didampingi oleh Kepala PPATK, Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Komite TPPU
Soft-Launching Dokumen National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (NRA on ML And TF) dalam Rapat Komite TPPU oleh Kepala PPATK Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 1 Oktober 2015.
Latar Belakang Komite TPPU
Masih maraknya pelaku tindak pidana yang menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana memacu urgensi adanya suatu kebijakan dan tindakan secara komprehensif dari Pemerintah. Urgensi ini telah disepakati baik dalam lingkup internasional maupun nasional.
Secara internasional, salah satu Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering mengamanatkan setiap negara harus mempunyai kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesuai informasi dari resiko-resiko yang teridentifikasi yang harus ditinjau kembali secara secara rutin serta menetapkan seorang pejabat berwenang atau memiliki koordinasi atau mekanisme lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan itu. Setiap negara harus memastikan bahwa para pembuat kebijakan, financial intelligent unit (FIU), pejabat penegak hukum, pengawas dan pejabat berwenang lainnya di tingkat pembuat kebijakan dan operasional, mempunyai mekanisme yang efektif agar mereka dapat bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lainnya di dalam negeri menyangkut perkembangan dan penerapan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas memerangi aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan pendanaan terorisme
Menindaklanjuti rekomendasi internasional tersebut, Pemerintah Indonesia mengamanatkan urgensi membangun kerjasama nasional dalam Pasal 92 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal 92 menyatakan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU).
Susunan Keanggotaan Komite TPPU
Pelaksanaan tugas, fungsi dan susunan organisasi Komite TPPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:
Ketua |
: |
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; |
Wakil Ketua |
: |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; |
Sekretaris merangkap Anggota |
: |
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
Anggota |
|
|
Tugas Komite TPPU
Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:
Perumusan arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU termasuk pendanaan terorisme; dan
Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Langkah Konkret Komite TPPU
Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Stranas TPPU) periode 2012-2016 untuk memperluas upaya-upaya Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana lainnya, yang mana Stranas PPTPPU tersebut terdiri dari 12 (dua belas) strategi yang merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang meliputi:
Strategi I: Penerapan dan pengawasan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
Strategi II: Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksananya;
Strategi III: Pengelolaan database secara elektronis dan ketersambungan (connectivity) database yang dimiliki oleh beberapa instansi terkait;
Strategi IV: Peningkatan pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
Strategi V: percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
Strategi VI: pengefektifan penerapan penyitaan aset (asset forfeiture) dan pengembalian aset (asset recovery);
Strategi VII: pengungkapan kasus-kasus terkait dengan TPPU dan kejahatan terorganisir;
Strategi VIII: peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik;
Strategi IX: peningkatan kerjasama internasional;
Strategi X: percepatan penyelesaian RUU Pendanaan Terorisme dan penyusunan peraturan pelaksananya;
Strategi XI: penanganan sektor remitansi secara komprehensif (implementasi UU Transfer Dana); dan
Strategi XII: penanganan sektor non profit organization secara komprehensif.
Masing-masing Strategi tersebut diatas telah dirinci lebih lanjut ke dalam Aksi-Aksi yang terukur pencapaiannya melalui penetapan Output dan Ukuran Keberhasilan. Pencapaian seluruh Aksi tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap Anggota Komite TPPU yang menjadi penanggung jawab Aksi yang terkait.
Capaian Strategis Komite TPPU
Kedudukan PPATK sebagai Sekretariat merangkap Anggota Komite TPPU mempunyai peran yang strategis dalam melaksanakan optimalisasi koordinasi serangkaian penyusunan dan implementasi kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Optimalisasi tersebut tercermin dalam capaian-capaian strategis yang berhasil dicapai sebagai hasil kerjasama seluruh Anggota Komite TPPU antara lain:
Telah disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Telah disahkannya dua peraturan pelaksana UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Koordinasi dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan negara.
Implementasi dan pengembangan interkoneksi database antara instansi penyidik TPPU yang tergabung dalam Komite TPPU dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang juga berkedudukan sebagai Anggota Komite TPPU.
Koordinasi dalam rangka implementasi hasil National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing;
Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap capaian tersebut diatas dan capaian-capaian Aksi lainnya, mulai pada tahun 2015, PPATK selaku Sekretariat Komite TPPU berinisiatif untuk membangun dan melaksanakan sistem aplikasi pelaporan Capaian Rencana Aksi secara online dengan jalur berpengaman. Sistem aplikasi tersebut disebut dengan Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Stranas TPPU (Sippenas). Tujuan implementasi aplikasi Sippenas adalah untuk melaksanakan pelaporan dan pemantauan terhadap pelaksanaan capaian Aksi dalam Stranas TPPU oleh seluruh Anggota Komite TPPU secara lebih aman, efektif, dan terkontrol.
Daftar Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan Lembaga/Instansi Dalam Negeri Berdasarkan Tahun Penandatanganan
No. |
Nama Lembaga / Organisasi |
Penandatanganan Nota Kesepahaman |
||
Tempat |
Tanggal |
Keterangan |
||
Tahun 2003 |
||||
1 |
Bank Indonesia |
Jakarta |
5 Februari 2003 |
Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) |
2 |
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) |
Jakarta |
20 Oktober 2003 |
|
3 |
Ditjen Pajak |
Jakarta |
28 Oktober 2003 |
Diperbarui pada 19 Oktober 2011 |
4 |
Ditjen Lembaga Keuangan (LK) |
Jakarta |
28 Oktober 2003 |
|
5 |
Ditjen Bea & Cukai |
Jakarta |
31 Oktober 2003 |
|
Tahun 2004 |
||||
6 |
Center For International Forestry Research (CIFOR) |
Jakarta |
16 Januari 2004 |
|
7 |
Komisi Pemberantasan Korupsi |
Jakarta
|
29 April 2004 |
Diperbaharui pada 12 Februari 2015 |
8 |
Kepolisian Negara RI |
Jakarta |
16 Juni 2004
|
Diperbarui pada 18 April 2011 |
9 |
Kejaksaan Agung RI |
Jakarta |
27 September 2004
|
Diperbarui pada 18 April 2011 |
Tahun 2005 |
||||
10 |
Departemen Kehutanan |
Jakarta |
28 Maret 2005 |
|
Tahun 2006 |
||||
11 |
Itjen Departemen Keuangan |
Jakarta |
29 Mei 2006 |
|
12 |
Badan Pemeriksa Keuangan |
Jakarta |
25 September 2006
|
Diperbaharui pada 24 Februari 2015 |
Tahun 2007 |
||||
13 |
Komisi Yudisial |
Jakarta |
1 Februari 2007 |
|
14 |
Ditjen Administrasi Hukum Umum |
Jakarta |
6 Maret 2007 |
|
15 |
Ditjen Imigrasi |
Jakarta |
6 Maret 2007 |
|
16 |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
Jakarta |
19 April 2007 |
|
17 |
Badan Narkotika Nasional |
Jakarta |
13 Juni 2007
|
Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 |
18 |
Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam |
Banda Aceh |
15 Agustus 2007 |
|
Tahun 2008 |
||||
19 |
Universitas Surabaya |
Jakarta |
17 April 2008 |
|
20 |
STIE Perbanas Surabaya |
Surabaya |
31 Juli 2008 26 Mei 2012 (Perpanjangan) |
|
21 |
Universitas Gadjah Mada |
Yogyakarta |
17 September 2008 |
Diperbaharui pada 16 November 2015 |
22 |
Badan Pengawas Pemilu |
Jakarta |
6 November 2008 |
Diperbaharui pada 7 Juli 2010 |
23 |
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi |
Jakarta |
7 November 2008 |
|
Tahun 2009 |
||||
24 |
Universitas Soedirman |
Purwokerto |
23 Januari 2009 |
|
25 |
Badan Pertanahan Nasional |
Jakarta |
17 April 2009 |
|
26 |
Universitas Andalas |
Padang |
18 Mei 2009 |
|
27 |
Ditjen Pos dan Telekomunikasi |
Jakarta |
12 Juni 2009 |
|
28 |
Universitas Hasanuddin |
Makassar |
23 Juni 2009 |
|
29 |
Institut Teknologi Bandung |
Bandung |
25 Juni 2009 |
|
30 |
Universitas Diponegoro |
Semarang |
12 Agustus 2009 |
|
31 |
Lembaga Penjamin Simpanan |
Jakarta |
17 November 2009 |
Diperbaharui pada 16 Juni 2015 |
32 |
Universitas Muhammadiyah Surakarta |
Solo |
20 November 2009 |
|
33 |
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan |
Jakarta |
3 Desember 2009 |
|
34 |
Universitas Indonesia |
Jakarta |
7 Desember 2009 |
|
35 |
Universitas Jember |
Jakarta |
7 Desember 2009 |
Diperbaharui pada 20 November 2015 |
Tahun 2010 |
||||
36 |
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha |
Jakarta |
17 April 2010 |
|
37 |
Universitas Padjadjaran |
Bandung |
22 Juni 2010 |
|
38 |
Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI |
Jakarta |
7 Juli 2010 |
|
39 |
Universitas Mataram |
Mataram |
27 Juli 2010 |
|
40 |
Universitas Syiah Kuala |
Banda Aceh |
8 Oktober 2010 |
|
41 |
Setjen BPK RI |
Jakarta |
29 Desember 2010 |
|
Tahun 2011 |
||||
42 |
Itjen Kementerian Perhubungan RI |
Jakarta |
27 Januari 2011 |
|
43 |
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
Jakarta |
18 April 2011 |
|
44 |
Universitas Pattimura |
Ambon |
5 Mei 2011 |
|
45 |
Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian APU di UI) |
Jakarta |
29 Juli 2011 |
|
46 |
Ombudsman RI |
Jakarta |
11 Agustus 2011 |
|
47 |
Universitas Sriwijaya |
Palembang |
12 September 2011 |
|
48 |
Universitas Udayana |
Denpasar |
4 Oktober 2011 |
|
49 |
PT. Pertamina (Persero) |
Jakarta |
19 Oktober 2011 |
|
50 |
Universitas Bina Nusantara |
Jakarta |
19 Oktober 2011 |
|
Tahun 2012 |
||||
51 |
Universitas Esa Unggul |
Jakarta |
11 Januari 2012 |
|
52 |
Universitas Sumatera Utara |
Jakarta |
30 Januari 2012 |
|
53 |
Universitas Airlangga |
Surabaya |
28 Februari 2012 |
|
54 |
Itjen Kementerian Pekerjaan Umum RI |
Jakarta |
11 April 2012 |
|
55 |
Itjen Kementerian Hukum dan HAM RI |
Jakarta |
23 Oktober 2012 |
|
56 |
Universitas Lambung Mangkurat |
Banjarmasin |
5 November 2012 |
|
57 |
Universitas Cendrawasih |
Papua |
29 November 2012 |
|
58 |
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
Surabaya |
3 Desember 2012 |
|
59 |
Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembanguan/UKP4 (Satgas REDD) |
Jakarta |
20 Desember 2012 |
|
60 |
Divisi Hubungan Internasional [NCB-INTERPOL] (terkait tindak lanjut turunan dari Nota Kesepahaman dengan POLRI) |
Jakarta |
21 Desember 2012 (Kesepahaman Bersama) |
|
61 |
Itjen Kementerian Agama RI |
Jakarta |
26 Desember 2012 |
|
Tahun 2013 |
||||
62 |
Setjen Mahkamah Konstitusi RI |
Jakarta |
7 Januari 2013 |
|
63 |
Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan RI |
Jakarta |
5 Februari 2013 |
|
64 |
Sistem Administasi Badan Hukum (Sisminbakum) DJAHU Kementerian Hukum & HAM RI |
Jakarta |
15 Februari 2013 |
|
65 |
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
Jakarta |
18 Juni 2013 |
|
66 |
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI |
Jakarta |
21 Juni 2013 |
|
67 |
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI |
Jakarta |
30 Juli 2013 |
|
68 |
Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati |
Jakarta |
27 Agustus 2013 |
|
69 |
Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI |
Jakarta |
30 September 2013 |
|
Tahun 2014 |
||||
70 |
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerja Sama) |
Jakarta |
30 Januari 2014 |
|
71 |
Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP |
Jakarta |
4 April 2014 |
|
72 |
Komisi Pemilihan Umum |
Jakarta |
4 Februari 2014 |
|
73 |
Badan Pengawasan Obat Makanan |
Jakarta |
26 Mei 2014 |
|
74 |
PT. Indonesia Power |
Jakarta |
17 Oktober 2014 |
|
75 |
PT. PLN (persero) |
Jakarta |
19 Nopember 2014 |
|
76 |
Kementerian Komunikasi dan Informatika |
Jakarta |
18 Desember 2014 |
|
Tahun 2015 |
||||
77 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan |
Jakarta |
5 Januari 2015 |
|
78 |
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
Jakarta |
21 Januari 2015 |
|
79 |
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur |
Samarinda |
12 Maret 2015 |
|
80 |
Kementerian Pemuda dan Olahraga |
Jakarta |
25 Maret 2015 |
|
81 |
PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) |
Jakarta |
17 April 2015 |
|
82 |
Kementerian Kesehatan |
Jakarta |
30 April 2015 |
|
83 |
Badan SAR Nasional (BASARNAS) |
Jakarta |
12 Mei 2015 |
|
84 |
Kementerian PPN/BAPPENAS |
Jakarta |
3 Juli 2015 |
|
85 |
Lembaga Sandi Negara |
Jakarta |
9 November 2015 |
disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015 |
Tahun 2016 |
||||
86 |
Kementerian Pertahanan |
Jakarta |
14 Maret 2016 |
|
87 |
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |
Jakarta |
02 Mei 2016 |
|
88 |
UIN Alauddin Makassar |
Gowa |
15 Juli 2016 |
|
89 |
Badan Intelijen Negara |
Jakarta |
4 Agustus 2016 |
|
Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin.