Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Rapat Komite TPPU pada 1 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite TPPU didampingi oleh Kepala PPATK, Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Komite TPPU

Rapat Komite TPPU pada 1 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite TPPU didampingi oleh Kepala PPATK, Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Komite TPPU

Soft-Launching Dokumen National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (NRA on ML And TF) dalam Rapat Komite TPPU oleh Kepala PPATK Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 1 Oktober 2015.

Latar Belakang Komite TPPU
Masih maraknya pelaku tindak pidana yang menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana memacu urgensi adanya suatu kebijakan dan tindakan secara komprehensif dari Pemerintah. Urgensi ini telah disepakati baik dalam lingkup internasional maupun nasional.
Secara internasional, salah satu Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering mengamanatkan setiap negara harus mempunyai kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesuai informasi dari resiko-resiko yang teridentifikasi yang harus ditinjau kembali secara secara rutin serta menetapkan seorang pejabat berwenang atau memiliki koordinasi atau mekanisme lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan itu. Setiap negara harus memastikan bahwa para pembuat kebijakan, financial intelligent unit (FIU), pejabat penegak hukum, pengawas dan pejabat berwenang lainnya di tingkat pembuat kebijakan dan operasional, mempunyai mekanisme yang efektif agar mereka dapat bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lainnya di dalam negeri menyangkut perkembangan dan penerapan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas memerangi aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan pendanaan terorisme
Menindaklanjuti rekomendasi internasional tersebut, Pemerintah Indonesia mengamanatkan urgensi membangun kerjasama nasional dalam Pasal 92 UU Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal 92 menyatakan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU).

Susunan Keanggotaan Komite TPPU

Pelaksanaan tugas, fungsi dan susunan organisasi Komite TPPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:

Tugas Komite TPPU

Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:
Perumusan arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU termasuk pendanaan terorisme; dan
Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Langkah Konkret Komite TPPU
Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Stranas TPPU) periode 2012-2016 untuk memperluas upaya-upaya Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana lainnya, yang mana Stranas PPTPPU tersebut terdiri dari 12 (dua belas) strategi yang merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang meliputi:

Strategi I: Penerapan dan pengawasan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
Strategi II: Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksananya;
Strategi III: Pengelolaan database secara elektronis dan ketersambungan (connectivity) database yang dimiliki oleh beberapa instansi terkait;
Strategi IV: Peningkatan pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
Strategi V: percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
Strategi VI: pengefektifan penerapan penyitaan aset (asset forfeiture) dan pengembalian aset (asset recovery);
Strategi VII: pengungkapan kasus-kasus terkait dengan TPPU dan kejahatan terorganisir;
Strategi VIII: peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik;
Strategi IX: peningkatan kerjasama internasional;
Strategi X: percepatan penyelesaian RUU Pendanaan Terorisme dan penyusunan peraturan pelaksananya;
Strategi XI: penanganan sektor remitansi secara komprehensif (implementasi UU Transfer Dana); dan
Strategi XII: penanganan sektor non profit organization secara komprehensif.
Masing-masing Strategi tersebut diatas telah dirinci lebih lanjut ke dalam Aksi-Aksi yang terukur pencapaiannya melalui penetapan Output dan Ukuran Keberhasilan. Pencapaian seluruh Aksi tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap Anggota Komite TPPU yang menjadi penanggung jawab Aksi yang terkait.

Capaian Strategis Komite TPPU
Kedudukan PPATK sebagai Sekretariat merangkap Anggota Komite TPPU mempunyai peran yang strategis dalam melaksanakan optimalisasi koordinasi serangkaian penyusunan dan implementasi kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Optimalisasi tersebut tercermin dalam capaian-capaian strategis yang berhasil dicapai sebagai hasil kerjasama seluruh Anggota Komite TPPU antara lain:

Telah disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Telah disahkannya dua peraturan pelaksana UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Koordinasi dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan negara.
Implementasi dan pengembangan interkoneksi database antara instansi penyidik TPPU yang tergabung dalam Komite TPPU dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang juga berkedudukan sebagai Anggota Komite TPPU.
Koordinasi dalam rangka implementasi hasil National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing;
Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap capaian tersebut diatas dan capaian-capaian Aksi lainnya, mulai pada tahun 2015, PPATK selaku Sekretariat Komite TPPU berinisiatif untuk membangun dan melaksanakan sistem aplikasi pelaporan Capaian Rencana Aksi secara online dengan jalur berpengaman. Sistem aplikasi tersebut disebut dengan Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Stranas TPPU (Sippenas). Tujuan implementasi aplikasi Sippenas adalah untuk melaksanakan pelaporan dan pemantauan terhadap pelaksanaan capaian Aksi dalam Stranas TPPU oleh seluruh Anggota Komite TPPU secara lebih aman, efektif, dan terkontrol.

Daftar Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan Lembaga/Instansi Dalam Negeri Berdasarkan Tahun Penandatanganan

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin.

Return to tab 1