Daftar Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Unit Intelijen Keuangan Luar Negeri

Untuk memajukan kerja sama internasional dan menunjukkan eksistensi PPATK di lingkup regional dan global, PPATK secara rutin mengirimkan perwakilan untuk hadir dalam beberapa kegiatan internasional yang rutin diselenggarakan setiap tahun, antara lain:

1. CTF Summit

   CTF Summit merupakan suatu forum global yang diinisiasi oleh PPATK dan counterpart-nya, yaitu Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC). CTF Summit pertama kali diadakan di Sydney, Australia pada bulan November 2015 (menghasilkan Sydney Communique) dan CTF Summit kedua diadakan di Bali pada bulan Agustus 2016 (menghasilkan Nusa Dua Statement). CTF Summit ketiga rencananya akan dilaksanakan di Malaysia pada tahun 2017.

2. FATF Plenary

   Diadakan tiga kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh negara-negara anggota FATF dan FATF Style Regional Bodies. FATF Plenary meeting tahun 2016 telah diadakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Februari di Paris, Perancis dan yang kedua pada bulan Juni di Busan, Korea Selatan

3. APG Annual Meeting dan APG Typologies Working Group

   APG Annual Meeting bertujuan untuk membahas  arahan strategis dan program kerja dari APG. Pertemuan ini dilakukan setahun sekali dan dihadiri oleh negara anggota APG dan negara observer. APG Typologies Working Group bertujuan untuk mengumpulkan para ahli  dan delegasi APG untuk membahas trend terbaru dari TPPU/TPPT dan studi mendalam isu tertentu yang terkait. Working Group ini di laksanakan satu kali dalam setahun.

4. Egmont Plenary

PPATK memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money. Peran penting dan strategis PPATK dalam program assets recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (assets tracing), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan.

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar informasi dengan FIU lain baik atas dasar Memorandum of Understanding (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU.

pranala luar:

1. Egmont Group Principle for Information Exchange
2. Egmont Group Best Practice for the Exchange of Information
3. E-learning PPATK

Pada tingkat internasional, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional dalam rangka perang global melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keanggotaan Indonesia di Asia / Pacific Group (APG) on Money Laundering dan Egmont Group memberikan Indonesia sarana untuk bekerja sama dalam berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk di bidang pelatihan dan pertukaran informasi. Organisasi internasional yang bergerak di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu:

1. Financial Action Task Force (FATF)
   • FATF adalah sebuah lembaga internasional yang mengeluarkan standar untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melakukan evaluasi terhadap negara-negara di dunia atas standar yang disebut FATF Recommendations. FATF didirikan di  Paris pada bulan Juli 1989, dalam sebuah Pertemuan Negara-negara G-7 sebagai respon atas kekhawatiran internasional terhadap risiko pencucian uang atas integritas sistem keuangan.
   • Sampai dengan saat ini Indonesia belum menjadi anggota FATF, adapun kemungkinan untuk bergabung menjadi anggota FATF sedang dalam proses kajian. Walaupun Indonesia bukan merupakan anggota dari FATF, namun Indonesia merupakan anggota dari salah satu FATF Regional Style Bodies, yaitu Asia Pacific Group on Money Laundering.
2. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)
   • APG adalah organisasi internasional independen yang didirikan pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini merupakan penjabaran dari kerja sama internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diawali dengan adanya pendirian FATF pada tahun 1989. Mengingat FATF hanya beranggotakan negara-negara “maju” (didirikan oleh G7), maka untuk semakin memperluas upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di komunitas internasional, perlu dilakukan pembentukan FATF Style Regional Bodies berdasarkan regionalisasi. Untuk kawasan Asia Pasifik, didirikanlah APG yang hingga saat ini beranggotakan 41 anggota negara/jurisdiksi. Indonesia sendiri resmi bergabung sebagai anggota APG pada bulan Agustus 1999 dan menjadi APG co-chair selama periode tahun 2006-2008.\
3. The Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont Group)

   • Egmont group adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi FIU dari negara-negara di dunia, yang didirikan dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kerja sama antar FIU melalui forum yang disediakan oleh Egmont Group sehingga dapat mendorong pelaksanaan fungsi FIU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berjalan dengan lebih efektif.

     Hingga saat ini tercatat 151 negara telah bergabung dalam Egmont Group. Indonesia diakui sebagai anggota Egmont Group pada bulan Juni tahun 2004.

Lihat juga E-learning PPATK

1. FATF Recommendations
2. The Vienna Convention, 1988 (United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substances)
3. The Palermo Convention, 2000 (The International Convention Against Transnational Organized Crime)
4. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
5. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373
6. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267
7. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718
8. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737