Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (10/11). 

Penguji materi dalam Uji Publik tahun ini antara lain Ketua Bidang Strategi dan Riset KIP, Joemarthine Chandra; Akademisi, Emilia Basar; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko. 
PPATK diwakili oleh Plt. Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Danang Tri Hartono, serta Kepala Biro Umum selaku PPID PPATK, Defid Tri Rizky.

Dalam paparannya, Danang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan komitmen institusi dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap PPATK.

"Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi tertentu yang dilindungi undang-undang. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi PPATK untuk tetap menjalankan keterbukaan informasi publik. Kami berkomitmen memastikan transparansi dan perlindungan informasi berjalan beriringan secara proporsional, profesional, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Penguatan Literasi

Ia menjelaskan, pelaksanaan keterbukaan informasi di PPATK senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan perundang-undangan terkait. Dalam implementasinya, PPATK membedakan informasi yang dapat diakses masyarakat dengan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, tugas, fungsi, dan kinerja PPATK, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia.

“PPATK terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik melalui pengembangan sarana layanan digital, peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia” ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menyampaikan penyediaan informasi secara proaktif melalui berbagai kanal komunikasi resmi juga terus dilakukan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, PPATK juga mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, antara lain PPATK Mengajar dan kelas literasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Komitmen Penuh PPATK

Komitmen terhadap keterbukaan informasi tersebut tercermin dari keberhasilan PPATK mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian ini menjadi dorongan bagi PPATK untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memastikan pengelolaan informasi publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

“Ke depan, PPATK akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan informasi yang dikecualikan,” tegas Danang.