Tokyo – Delegasi Indonesia kembali menunjukkan kiprah signifikan dalam Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) Annual Meeting 2025 yang berlangsung di Hilton Tokyo Odaiba, Jepang, pada 25–29 Agustus 2025. Dipimpin oleh Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, Dr. Muhammad Novian, delegasi Indonesia yang beranggotakan tujuh orang turut menghadirkan kontribusi nyata dalam forum internasional ini. Delegasi terdiri atas empat personel PPATK yaitu Dr. Muhammad Novian; Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, I Wayan Yasa; Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Tri Andriyanto; dan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Mirnah Amir Makkau, beserta Kombes Pol Syamsul Huda dan AKBP R. Bimo Moernanda dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, serta Leni Nurlaeni selaku Atase Keuangan KBRI Tokyo.

“Partisipasi Indonesia tahun ini menunjukkan komitmen untuk terus berada di garis depan penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) di kawasan Asia-Pasifik. Kami tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga mengemban mandat kepemimpinan dan penguatan kerja sama yang strategis,” ujar Dr. Muhammad Novian di sela-sela kegiatan.

Dalam forum ini, I Wayan Yasa selaku Chair APG Virtual Asset/Virtual Asset Service Provider (VA/VASP) Network menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh aset virtual. Network tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan otoritas pengawas, FIU, aparat penegak hukum, dan sektor swasta untuk membahas pengawasan Travel Rule dan praktik terbaik internasional, termasuk menyoroti studi kasus Indonesia mengenai eksploitasi seksual anak dengan memanfaatkan aset virtual.

Sementara itu, Tri Andriyanto memimpin penyusunan kajian tipologi APG bertopik Human Trafficking and Cyber-Scams Hub bersama UNODC. Kajian ini akan diluncurkan dalam APG Typologies Workshop di Bangkok, November 2025, dan menjadi salah satu rujukan kunci bagi negara anggota dalam memetakan pola kejahatan lintas batas. Indonesia juga berkomitmen mendukung forum tersebut dengan menugaskan delegasi serta berkontribusi aktif pada APG Typologies Report 2025.

Kontribusi lain ditunjukkan oleh Mirnah Amir Makkau yang ditugaskan sebagai Mutual Evaluation Reviewer untuk Niue. Dalam perannya, ia menyampaikan analisis teknis terkait Immediate Outcome 1 FATF mengenai Risk, Policy, and Coordination. Penilaiannya menegaskan bahwa Niue belum memiliki kebijakan nasional APU/PPT yang memadai dan masih terbatas dalam pemanfaatan hasil risk assessment, sehingga diperlukan langkah perbaikan signifikan.

Selain kontribusi teknis dalam komite dan pleno, delegasi Indonesia juga aktif dalam berbagai pertemuan bilateral. Pertemuan dengan Australia, Jepang, EU Global Facility, dan UNODC membahas isu-isu prioritas seperti eksploitasi seksual anak, cyber-enabled fraud, pendanaan terorisme, narkotika, hingga pengawasan aset virtual.

Delegasi Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Brunei Darussalam sebagai Co-Chair APG periode 2026–2028 sekaligus tuan rumah APG Annual Meeting 2026, serta mendukung Timor Leste sebagai perwakilan Asia Tenggara dalam Governance Committee. Indonesia juga mendorong mekanisme secondment yang inklusif di Sekretariat APG agar tidak hanya mengakomodasi negara dengan kapasitas besar, tetapi memberi kesempatan setara bagi seluruh yurisdiksi.

Partisipasi aktif ini sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai kontributor utama dalam pengembangan kebijakan global AML/CFT, meningkatkan kapasitas teknis nasional, dan memperkokoh kemitraan internasional. Dengan peran strategis di berbagai level, Indonesia menegaskan komitmennya menjaga integritas sistem keuangan global sekaligus melindungi kepentingan nasional dari ancaman kejahatan lintas batas. (TA)