Jakarta - Sebagai upaya mendorong terciptanya sekolah berintegritas dan pendidikan berkualitas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi bertema “Tolak Gratifikasi, Pungutan Liar, Pinjaman Online Ilegal, dan Judi Online dalam Dunia Pendidikan”, Kamis (19/6), di Aula Utama Lantai 5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Acara ini dihadiri lebih dari 500 peserta, terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga operator sekolah dari berbagai jenjang di seluruh Jakarta.

Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT PPATK, Supriadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transaksi judi online dapat dilacak melalui sistem pemantauan keuangan milik PPATK. Melalui kerja sama dengan lembaga pelapor seperti perbankan dan penyedia jasa keuangan, PPATK mampu menelusuri aliran dana mencurigakan yang terkait dengan praktik judi online.

Sementara itu, narasumber PPATK, Haryono Budhi Pamungkas, membeberkan data mengejutkan sepanjang 2017-2022 tercatat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia, dengan total perputaran uang mencapai Rp190 triliun.

“Dampaknya tidak hanya ekonomi. Banyak kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan, hingga bunuh diri yang dipicu kecanduan judi online,” ungkap Haryono. Ia juga mengingatkan bahwa para pelaku memanfaatkan influencer, situs ilegal, bahkan meretas situs pemerintah yang kurang terkelola.

Menurutnya, modus baru judi online kini mengandalkan dompet digital karena akses dan kemudahan penggunaannya. Pada 2023 saja, penggunaan e-wallet dalam transaksi judi online meningkat signifikan, meski 96% transaksi masih menggunakan rekening bank.

Haryono pun mengajak semua guru untuk turut aktif mencegah maraknya praktik ini. "Kami butuh dukungan para pendidik. PPATK tidak bisa bekerja sendiri menghadapi ancaman ini,” ujarnya.

Plh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti komitmen Pemprov DKI dalam kampanye anti korupsi di sektor pendidikan, sejalan dengan upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pendidikan berperan strategis dalam mencetak generasi unggul yang berkarakter dan berintegritas,untuk itu wajib untuk kita jaga bersama,” tegas Michael.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran di lingkungan pendidikan. “Kegiatan ini bukan sekadar informasi, tapi harus ditularkan dan diimplementasikan dalam tugas sehari-hari untuk mewujudkan sekolah berintegritas,” ujarnya.

Selain PPATK, hadir pula Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, serta Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ardiyanto. Keduanya menyuarakan pentingnya peran semua pihak dalam memerangi korupsi, gratifikasi, pungutan liar, hingga perjudian online di lingkungan pendidikan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh guru, tenaga pendidik, dan operator sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas di lingkungan sekolah, demi mewujudkan generasi masa depan yang beretika, cerdas, dan berkarakter.