Jakarta, 26 Februari 2025 - Keberhasilan humas pemerintah dalam membangun narasi yang solid untuk melawan disinformasi sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antarhumas di berbagai instansi pemerintah. Hal ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema "Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi).

Meutya menekankan pentingnya kerja sama yang terstruktur dan terencana di antara biro humas pemerintah. "Kita tidak bisa lagi bekerja secara terpisah-pisah.
Sinergi antarhumas pemerintah harus menjadi strategi dalam mengelola narasi publik. Sama seperti tim sepak bola, tanpa koordinasi yang baik, strategi, dan eksekusi yang tepat, kita akan kalah dalam pertarungan opini publik," ujar Meutya Hafid.

Menkomdigi Meutya Hafid juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam menyampaikan informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah secara efektif.

Sementara itu, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang hadir sebagai keynote speaker,  setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. "Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat," tegas Hasan.

Di hadapan 579 perwakilan humas pemerintah dan daerah yang hadir secara daring dan luring, Hasan pun menekankan pentingnya humas pemerintah untuk kembali kepada empat poin tujuan nasional bersama sesuai dengan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antarhumas pemerintah, ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud. "Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis," kata Meutya Hafid.

Pelatihan Humas Pemerintah

Sesi pelatihan dibuka dengan pemaparan dari jurnalis senior Latief Siregar. Dalam presentasinya bertajuk Lanskap Media, Latief mendeskripsikan komposisi media massa dan kecenderungan pengguna media massa yang ada di Indonesia. "Hingga hari ini 80% orang Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber informasinya, sedangkan hanya 20% yang masih menggunakan media konvensional," ujarnya.

Namun demikian, Latief memprediksikan bahwa ke depannya media konvensional masih akan berperan penting dalam menyajikan informasi. "Orang-orang akan kembali ke media arus utama karena media-media ini dianggap sesuai dengan aturan pers, sehingga memiliki kredibilitas, jangkauan, konten dan konteks lebih dalam, serta kontrol informasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan media sosial," ucapnya.

Pada sesi kedua, Communication Strategist dari Reputasia Strategic Fardila Atsari memaparkan mengenai teknik media relations yang wajib dikuasai humas pemerintah. "Ada lima kapabilitas humas yang wajib dikuasai yaitu planning, campaign, crisis communication, evaluation and measurement, social capital," ucapnya. Ia pun menyoroti masih adanya beberapa kelemahan kapabilitas humas pemerintah. "Kelemahan kita ada di evaluation and measurement, ini yang harus segera diperbaiki, salah satunya dengan memahami model komunikasi PESO (paid, earned, shared, owned) dan Rostir PR Planning Model," ungkapnya.

Dalam era disrupsi digital, tantangan disinformasi semakin kompleks dengan dominasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Survei IDN Research Institute (2025) menyebutkan bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.

Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya penting untuk keberhasilan komunikasi kebijakan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari disinformasi dan memastikan mereka mendapatkan informasi yang benar dan akurat. (BHS)