Hadiri Rapim TNI, Kepala PPATK Tegaskan Peran Strategis dalam Pengawasan Keuangan untuk Mendukung Ketahanan Nasional

JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas dalam pengawasan keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional. Hal ini disampaikannya dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2025 yang digelar di Mabes TNI Jakarta, Jumat (31/01/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. “Keamanan finansial merupakan elemen kunci dalam mendukung stabilitas negara. Oleh karena itu, PPATK terus berkomitmen untuk memperkuat sistem deteksi dan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan guna mendukung pembangunan nasional dan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ivan.


Karena itu Indonesia berjuang menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) setelah penetapan Indonesia sebagai Observer FATF sejak 29 Juni 2018. Keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting dalam mendukung ketahanan Nasional, mengingat FATF adalah suatu forum internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Kepala PPATK juga menyoroti bagaimana penguatan sistem keuangan dapat berkontribusi pada Prioritas Nasional ke-2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui sektor ekonomi strategis, seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi syariah. "TNI tidak hanya memiliki peran dalam aspek pertahanan fisik, tetapi juga dalam mendukung ketahanan ekonomi melalui pengawalan terhadap program nasional yang membutuhkan pengawasan keuangan yang ketat," jelasnya.


Dalam pidatonya di hadapan ribuan pejabat Unit Operasi Mabes TNI dan Unit Operasi Angkatan, Kepala PPATK mengingatkan peran penting pengembangan artificial Intelligence (AI) dan robot dalam bidang keamanan dan pertahanan negara. Banyak negara telah mengintegrasikan teknologi ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek, seperti Sistem Pengawasan dan Intelijen, satelit, drone, dan kamera pengawas.

AI dapat di kembangkan untuk menanggulangi Ancaman yang menjadi isu nasional saat ini antara lain terorisme, ancaman serius terhadap keamanan nasional dan global yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tindakan kekerasan dapat terjadi di berbagai negara dan menargetkan masyarakat umum, Lembaga Pemerintahan, fasilitas publik, maupun tokoh-tokoh penting untuk menciptakan ketakutan, mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau mencapai tujuan ideologis, politik, atau sosial yang harus segera ditanggulangi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono, serta para perwira tinggi yang hadir dalam Rapim TNI 2025. Di akhir pidatonya, Ivan menegaskan bahwa transformasi digital melalui AI dan robotik bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak bagi ketahanan nasional. “PPATK siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI dan sektor keuangan, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara, karena mempertahankan Integritas sistem keuangan Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama” pungkasnya. (VM)