Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membuktikan kapasitasnya sebagai garda terdepan dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), PPATK berhasil meraih predikat Memuaskan dengan indeks 4,66. 

Capaian ini menempatkan PPATK sebagai salah satu institusi non-struktural terbaik di Indonesia dalam tata kelola berbasis elektronik.

Hasil ini mencerminkan konsistensi PPATK dalam mengimplementasikan teknologi sebagai alat utama untuk menjaga integritas sistem keuangan dan pencegahan, pemberatansan TPPU dan TPPT. "Evaluasi ini menjadi bukti nyata bahwa PPATK tidak hanya berkomitmen pada peningkatan kinerja, tetapi juga inovasi digital yang berdaya guna dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Evaluasi SPBE yang melibatkan 615 instansi pemerintah pusat dan daerah ini dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024. Evaluasi dilakukan berdasarkan tiga domain utama, yakni tata kelola, layanan elektronik, dan kebijakan pendukung. PPATK dinilai unggul dalam optimalisasi teknologi digital yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. 

Transformasi Digital sebagai Pilar Reformasi Birokrasi

"Transformasi digital adalah katalis utama untuk mewujudkan birokrasi modern yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini menjadi wujud yang konkret dalam penerapan prinsip-prinsip ini."

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi ini, PPATK telah merancang langkah strategis untuk tahun 2025 – 2029 yang berfokus pada digitalisasi proses bisnis yang masih manual, integrasi aplikasi yang masih silo-silo dan  penerapan platfom teknologi enterprise data warehouse (EDW) dan Big Data serta mechine learning serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. PPATK berkomitmen untuk terus mengakselerasi transformasi digital sebagai bagian dari strategi besar reformasi birokrasi nasional.