Mengukur Integritas Pihak Pelapor Dalam Pelaksanaan Anti Pencucian Uang

Jakarta--- Para Guru Besar, Regulator, Pihak Pelapor, Konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul di Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024, untuk memulai pembahasan Financial Integrity Rating (FIR) 2024. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan integritas sistem keuangan Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Dalam sambutannya, Ivan menekankan pentingnya memetakan efektivitas pelaporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Menurut dia, pemetaan ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif.

Salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah meningkatkan kualitas pelaporan, khususnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dengan pelaporan yang lebih baik, diharapkan dapat mendeteksi dan mencegah lebih banyak kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Para peserta juga berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan ini dan mencari solusi bersama untuk mengatasinya.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menerapkan rezim anti pencucian uang. Para peserta mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengawasan mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memperbaiki sistem yang ada.

Ivan Yustiavandana menutup acara dengan pesan optimistis bahwa bersama-sama, kita bisa memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, kita dapat membangun sistem keuangan yang lebih berintegritas dan memastikan penerapan rezim anti pencucian uang yang efektif. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. (BHS)