Bali – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan European Union Global Facility on AML/CFT memulai Focus Guided Dialogue (FGD) ke-2 di Bali, Indonesia pada tanggal 11-13 Juli 2024. Kegiatan dilaksanakan sebagai kelanjutan dari kerja sama dengan negara mitra baru EU Global Facility yang dimulai tahun lalu. Workshop yang dilaksanakan secara hybrid ini mengumpulkan lebih dari 75 peserta yang berpartisipasi secara langsung maupun virtual yang meliputi regulator, Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penegak hukum, dan representasi dari organisasi non-profit (non-profit organizations/NPO).

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu semua pihak berperan dalam memastikan kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi 8 Financial Action Task Force (FATF), organisasi internasional yang memberikan standar anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT dan PPSPM). Rekomendasi 8 FATF sendiri berisikan upaya untuk mencegah NPO disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.

Dalam pembukaan acara, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, Muhammad Novian, menekankan strategisnya workshop ini sebagai upaya peningkatan rating Indonesia dalam penilaian kepatuhan terhadap standar internasional APUPPT dan PPSPM. Dalam pelaksanaan penilaian kepatuhan oleh FATF yang dikenal dengan Mutual Evaluation pada tahun 2022 lalu, Indonesia mendapatkan rating Partially Compliant (PC) terhadap Rekomendasi 8. Karena itulah, perlu dilakukan identifikasi dan penilaian risiko NPO guna memitigasi risiko penyalahgunaannya sebagai alat untuk mendukung aksi terorisme maupun pendanaan terorisme. Hasil pemetaan NPO akan berguna dalam penyusunan Sectoral Risk Assessment (SRA) NPO, dan akan berperan dalam upaya meningkatkan rating Indonesia di Rekomendasi 8 menjadi Largely Compliant atau bahkan Compliant. "Kami menghargai perhatian dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya ini," ungkap Novian.

Team Leader EU Global Facility David Hotte, memuji dedikasi Indonesia dalam mematuhi standar FATF, termasuk keberhasilan menjadi anggota penuh FATF sejak tahun 2023. Ia juga mengakui kemajuan signifikan Indonesia dalam implementasi Rekomendasi 8 FATF, yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kinerja menonjol baik di lingkup kawasan dan di lingkup global. “Kegiatan ini menunjukan komitmen bersama kita, sekaligus menjadi bukti kapasitas kita semua yang terlibat untuk berdialog secara konstruktif demi tercapainya tujuan strategis Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, Marc Vierstraete-Verlinde dari Delegasi Uni Eropa di Jakarta menyampaikan komitmennya bahwa Uni Eropa siap berkomitmen mendukung penguatan kapasitas di bidang APU/PPT di Indonesia.

PPATK dan EU Global Facility on AML/CFT berharap dengan dilaksanakannya FGD ini, akan ada peningkatan sinergi dan koordinasi antara otoritas terkait, regulator, dan NPO dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme di Indonesia. (MR/TA)