Depok – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat komitmen pengawasan internal sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam upaya bela negara, khususnya dalam melawan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Pengawasan Internal Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Jumat, 30 Januari 2026, di Pusdiklat APUPPT, Depok.

Rapat koordinasi yang mengusung tema “Bela Negara Lawan APU, PPT & PPSPM: Optimalisasi Sinergi PPATK dalam Mengawal Pelaksanaan Rencana Strategis Menuju Best PPATK” ini menjadi forum strategis untuk memperoleh komitmen dan dukungan seluruh unit kerja terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan unit kerja di lingkungan PPATK, serta menghadirkan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, sebagai narasumber. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya pengawasan internal yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan serta tujuan strategis organisasi.

Inspektur PPATK Nelson D.P. Manalu menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi, komitmen, dan sinergi yang semakin kuat antara Inspektorat dan seluruh client pengawasan di lingkungan PPATK.

“Melalui forum ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan internal ke depan dapat semakin optimal dan tepat sasaran, serta mampu memberikan nilai tambah yang nyata menuju best condition PPATK. Hal ini penting untuk mendukung upaya bela negara melalui pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan PPATK dan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Nelson.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pentingnya keselarasan seluruh jajaran dengan arah dan komitmen nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak seluruh unit kerja untuk meninggalkan pola kerja yang terfragmentasi dan memperkuat kolaborasi lintas fungsi dalam menghadapi tantangan ke depan.

Sementara itu, dari perspektif pengawasan nasional, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari menyoroti peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat, dalam konteks bela negara dan penguatan kinerja organisasi. Namun demikian, Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh elemen organisasi PPATK.

“Kami terus menggaungkan konsep Integrated Assurance, yaitu berkolaborasi bersinergi dengan seluruh perangkat yang ada,” jelas Agustina.

Sebagai wujud komitmen bersama, rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Bela Negara serta penandatanganan Kebijakan Pengawasan dan PKPT Tahun 2026. Momentum tersebut menjadi simbol penguatan integritas, sinergi, dan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran PPATK dalam mengawal pelaksanaan rencana strategis lembaga ke depan. (Alf)