Jakarta - Dalam upayanya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengambil langkah signifikan dengan implementasi ‘Kurikulum Merdeka’. Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, kurikulum ini telah diadopsi oleh lebih dari 140 ribu sekolah di seluruh negeri. Fakta ini menyeruak pada Forum Diskusi Bakohumas Kemendikbudristek bertajuk "Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran" di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Forum diskusi ini menghadirkan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Anindito Aditomo, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Putra Asga Elevri, dan Dirjen Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Aswin Widianto sebagai narasumber. 

Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjadi lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Ini bukan hanya perubahan dokumen dan administrasi, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas belajar peserta didik dan hubungan antara guru, murid, dan orangtua.

“Kurikulum itu adalah alat untuk membuat murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Syarat utama untuk mencapainya, pertama harus diciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian mereka ada di sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan. Selain itu, perlu ada pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Semuanya ada dalam Kurikulum Merdeka,” ujar Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Anindito Aditomo.

Kurikulum ini juga telah membantu dalam menggalang kerja sama antara guru, murid, dan orang tua untuk mewujudkan Pelajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.

Kurikulum merdeka ini bertujuan pula untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan menyenangkan.

Dengan semakin luasnya implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional, diharapkan transformasi pendidikan Indonesia dapat dipercepat menuju Merdeka Belajar yang sesungguhnya, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai potensi dan minatnya.

PPATK dan Kurikulum Merdeka: Membangun Generasi Tangguh Melawan Kejahatan Finansial

Dalam rangka mendukung inisiatif "Kurikulum Merdeka" Kemendikbudristek, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki program edukasi publik yang akan membawa materi pendidikan antipencucian uang dan pendanaan terorisme ke sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi dan mencegah kejahatan finansial, sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran mereka.

Dengan mengadopsi pendekatan interaktif dan kontekstual, 'PPATK Mengajar' akan memperkenalkan modul-modul pembelajaran yang menarik, di mana siswa dapat mempelajari konsep-konsep penting melalui studi kasus nyata dan simulasi. Ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan analitis dan kritis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar mereka.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dengan memberikan pelajaran hidup yang berharga. Siswa tidak hanya akan belajar tentang teori, tetapi juga tentang aplikasi praktis dari pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang berwawasan luas dan bertanggung jawab sosial.

Selain itu, 'PPATK Mengajar' akan melibatkan para ahli dan praktisi di bidang keuangan dan hukum untuk memberikan wawasan dan pengalaman nyata kepada siswa. Interaksi ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik pada bidang hukum dan keuangan, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya integritas dan transparansi.

Program ini diharapkan akan menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. PPATK berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pendidikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. (BH/DF)