Jakarta, 19 Oktober 2026 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi peluang penguatan edukasi keuangan bagi masyarakat desa melalui Festival Bangun Desa Bangun Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2027. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 15–16 Januari 2027 di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi persiapan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia yang diselenggarakan pada Senin (19/10) di Hotel Gran Melia, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Taufik Madjid, didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemendes, Masyhudi, serta Inspektur Jenderal KemenP2MI, Muh. Fachri.

Dari PPATK, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Defid Tri Rizky, bersama perwakilan dari 42 kementerian/lembaga lainnya. Rapat koordinasi tersebut membahas persiapan penyelenggaraan festival, rangkaian kegiatan, perlombaan, serta dukungan dan sinergi antarpemangku kepentingan.

Festival Bangun Desa Bangun Indonesia direncanakan menghadirkan 16 jenis perlombaan untuk menggali potensi, mendorong inovasi, serta memberikan apresiasi terhadap kemajuan desa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi desa.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendes, Taufik Madjid, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan desa. “Pembangunan desa membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak. Melalui Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, kita ingin memberikan ruang bagi desa untuk menunjukkan potensi, inovasi, dan berbagai inisiatif yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.”

Sejalan dengan upaya tersebut, PPATK melihat festival ini sebagai peluang untuk memperluas edukasi publik mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berbagai bentuk kejahatan keuangan yang dapat menyasar masyarakat desa.

Kepala Biro Umum PPATK, Defid Tri Rizky, menyampaikan pentingnya menghadirkan program edukasi yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya mengenai praktik jual beli rekening dan penyalahgunaan rekening untuk menampung atau memindahkan dana hasil kejahatan.

“Edukasi mengenai kejahatan keuangan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Kami melihat adanya peluang untuk menghadirkan program edukasi dan literasi yang mudah dipahami, khususnya mengenai bahaya jual beli rekening dan risiko rekening disalahgunakan untuk menampung atau memindahkan dana hasil kejahatan. Masyarakat perlu memahami bahwa rekening pribadi harus dijaga dan tidak boleh dipindahtangankan untuk kepentingan pihak lain yang tidak jelas.”

Melalui edukasi yang relevan dengan kehidupan masyarakat, diharapkan masyarakat desa semakin memahami risiko kejahatan keuangan, mampu mengenali berbagai modus yang berpotensi merugikan, serta lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan rekening dan transaksi keuangan.

Partisipasi PPATK dalam rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Peluang keterlibatan lebih lanjut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama para pemangku kepentingan serta disesuaikan dengan arahan pimpinan.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Festival Bangun Desa Bangun Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk mengangkat potensi dan inovasi desa, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan literasi keuangan serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang dan berbagai bentuk kejahatan keuangan.