Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Pertemuan Koordinasi Tim Kerja Analisis Terkait Pemilu Pilkada di tahun 2024, Selasa, 7 Mei 2024. Bertempat di Lobi Hotel Shangrila Jakarta, acara ini dihadiri ratusan perwakilan PJK, PBJ, dan perwakilan para pemangku kepentingan APU PPT PPSPM.

Mengusung tema "Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Mendukung Integrasi Bangsa", kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan dari Komite TPPU dan PJK maupun PBJ dalam menjaga pemilu serentak yang bersih dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 

Dalam opening remarks-nya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa collaborative analysis team (CAT) yang sekarang digalakkan merupakan langkah untuk mensinergikan data dependen milik PPATK dan data independen milik pelapor. Data independen sangat penting dalam proses pendefinisian data dependen milik PPATK. Hanya dengan dukungan data independen yang baik, data dependen PPATK bisa menjadi HA/HP yang positif.

"Apa yang kita lakukan belasan tahun lalu sudah tidak mungkin diulang lagi sekarang. Menghadapi situasi mutakhir, diperlukan inovasi dan langkah-langkah baru. Salah satunya dengan CAT yang sebelumnya sudah dilakukan terkait penelusuran judi online," ucapnya.

Langkah ini pun didukung penuh Kemenko Polhukam sebagai Ketua Komite TPPU. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Rudolf Alberth Rodja menyatakan bahwa CAT ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya berbagai aliran dana ilegal ke pemilu. Mengingat pilkada ini merupakan proses politik yang berbiaya tinggi ini yang memicu para tindak pidana korupsi. Fenomena ini berkaitan erat dengan TPPU sebagai suatu cara untuk mengaburkan asal usul dana yang dikorupsi.

"Perlu langkah inovatif untuk menjaga pemilu tetap bersih, hal ini untuk mendukung Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Lebih jauh lagi, CAT ini merupakan upaya bersama yang dilakukan untuk mencegah masuknya berbagai aliran dana ilegal ke pemilu sehingga Pemilu Pilkada serentak 2024 mampu menghasilkan pemimpin tanpa 'money politics'. (BHS)