BAKU, AZERBAIJAN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya global mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif delegasi PPATK dalam Sidang Pleno Egmont Group ke-32 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pada 5-10 Juli 2026. 
Pertemuan tahunan yang mempertemukan berbagai financial intelligence unit (FIU) dari seluruh dunia ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kerja sama dan merespons perkembangan kejahatan keuangan lintas batas yang semakin kompleks.
Dalam rangkaian sidang tersebut, PPATK mencatat pencapaian strategis melalui penandatanganan dan pertukaran Memorandum of Understanding (MoU) dengan FIU Azerbaijan pada 6 Juli 2026. Kesepakatan ini menuntaskan proses negosiasi yang telah dirintis sejak 2017. 
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Diana Soraya Noor, menandatangani dokumen kerja sama tersebut bersama Kepala FIU Azerbaijan, Zaur Fatizada. Penandatanganan MoU menjadi landasan formal untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan mendukung kelancaran pertukaran informasi intelijen keuangan antara kedua negara
Pada hari yang sama, penguatan diplomasi intelijen keuangan juga dilakukan melalui penyerahan dokumen kerja sama kepada FIU Guatemala. Diana Soraya Noor menyerahkan dokumen MoU kepada Supervisor of the Strategic Analysis Area FIU Guatemala, Fabio Sandoval. Dokumen yang disusun dalam tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol, tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral yang dilaksanakan pada Pleno Egmont Group 2025 di Luksemburg.
Dokumen tersebut selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala FIU Guatemala, Special Verification Intendant, Lic. Juan Carlos Monroy Veliz. Setelah proses penandatanganan selesai, dokumen akan dikembalikan kepada PPATK melalui jalur diplomatik yang telah disepakati.
Selain memperluas kerja sama bilateral, Sidang Pleno Egmont Group 2026 juga ditandai dengan publikasi panduan dari Information Exchange Working Group (IEWG) yang bertajuk "Effective Public-Private Partnerships (PPPs) Practical Guidance Report". Panduan internasional ini menawarkan pendekatan strategis dalam memperkuat pertukaran informasi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang serta berbagai bentuk kejahatan keuangan.
Panduan tersebut menekankan bahwa kemitraan publik-swasta atau public-private partnership (PPP) bukan sekadar forum pertukaran informasi, melainkan mekanisme penting untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan. Kemitraan ini dirancang untuk mengurangi titik buta yang muncul akibat data dan informasi yang tersebar di berbagai lembaga. 
Melalui PPP, fungsi pengawasan, intelijen, dan penegakan hukum dapat diselaraskan sehingga pola kerja yang sebelumnya cenderung reaktif dapat berkembang menjadi sistem pencegahan yang lebih terkoordinasi, cepat, dan berbasis risiko.
Dalam arsitektur kemitraan tersebut, otoritas publik dan sektor swasta memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Otoritas publik berkontribusi melalui kewenangan hukum, kapasitas penegakan hukum, dan informasi intelijen. Sementara itu, sektor swasta memiliki akses terhadap data transaksi, pola perilaku nasabah, dan sistem deteksi operasional yang dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara lebih dini. Penggabungan dua perspektif ini dinilai mampu mempersempit kesenjangan informasi yang sering dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisasi untuk menyembunyikan dan memindahkan hasil tindak pidana.
Dokumen panduan Egmont Group juga menggarisbawahi posisi strategis FIU, termasuk PPATK, sebagai pengintegrasi intelijen dan perantara tepercaya antara pemerintah dan sektor swasta. FIU berperan mengolah berbagai laporan dan informasi yang tersebar menjadi pola, indikator, dan tipologi kejahatan yang lebih terstruktur. 
Melalui peran tersebut, FIU dapat menjembatani kebutuhan informasi sektor swasta dengan kepentingan penegakan hukum, sekaligus mempercepat deteksi dan disrupsi jaringan kejahatan keuangan lintas batas tanpa mengambil alih ataupun membebani fungsi pengawasan masing-masing lembaga.
Partisipasi dalam Pleno Egmont Group Ke-32, penguatan kerja sama dengan FIU Azerbaijan dan FIU Guatemala, serta kontribusi dalam pengembangan panduan PPP menegaskan konsistensi PPATK dalam memperluas jejaring intelijen keuangan global. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya melindungi integritas sistem keuangan Indonesia sekaligus memperkuat respons internasional terhadap kejahatan keuangan lintas yurisdiksi. (AFA/TA)

Pada 5-10 Juli 2026, delegasi PPATK hadir langsung di Baku, Azerbaijan untuk mengikuti Sidang Pleno Egmont Group ke-32. Pertemuan strategis ini mempertemukan lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) dari seluruh dunia untuk bersatu melawan kejahatan keuangan lintas batas yang semakin kompleks.
Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Diana Soraya Noor bersama Kepala FIU Azerbaijan, Zaur Fatizada resmi menandatangani MoU. Kesepakatan ini menuntaskan proses panjang yang sudah dirintis sejak 2017.
PPATK juga menyerahkan dokumen kerja sama (MoU) tiga bahasa kepada FIU Guatemala sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Luksemburg pada 2025 lalu.
Selain perluasan kerja sama bilateral, Sidang Egmont Group kali ini juga menyoroti rilisnya panduan "Effective Public-Private Partnerships (PPPs) Practical Guidance Report".
Langkah ini adalah bukti nyata komitmen PPATK dalam memperluas jejaring intelijen keuangan global demi melindungi integritas sistem keuangan Indonesia.