PPATK dan Bappenas Perkuat Sinergi, Siapkan Indonesia Hadapi Evaluasi FATF 2029–2030

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperkuat sinergi dan komitmen lintas kementerian/lembaga dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) periode 2029–2030. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam di Gedung Bappenas, Jakarta, tersebut membahas langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas rezim antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Rombongan PPATK dipimpin oleh Plt. Deputi Strategi dan Kerja Sama PPATK, Diana Soraya Noor, dan disambut hangat oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Erwin Dimas.

Dalam pertemuan tersebut, Diana menyampaikan bahwa persiapan menghadapi MER FATF 2029–2030 membutuhkan komitmen dan dukungan seluruh kementerian/lembaga, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemulihan aset. Hasil evaluasi FATF tidak hanya mencerminkan efektivitas rezim APU, PPT, dan PPSPM suatu negara, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi Indonesia di tingkat internasional, iklim investasi, serta biaya transaksi keuangan lintas negara.

“Berdasarkan hasil pemetaan awal kesiapan Indonesia dalam menghadapi MER 2029–2030, terdapat perhatian khusus terhadap aspek penegakan hukum perkara TPPU (Immediate Outcome 7/IO.7) dan pemulihan aset (Immediate Outcome 8/IO.8),” ungkap Diana.

Untuk itu, PPATK mendorong dukungan Bappenas dalam mengintegrasikan agenda kesiapan MER ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain penguatan target dan indikator kinerja penyidikan TPPU serta pemulihan aset pada masing-masing aparat penegak hukum (APH), dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja penanganan perkara TPPU.

Menanggapi hal tersebut, Erwin Dimas menyampaikan apresiasi atas peran PPATK dalam mengoordinasikan implementasi dan pemenuhan rekomendasi FATF di Indonesia. Bappenas, menurutnya, memandang hasil penilaian FATF sebagai aspek strategis yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menjaga reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

“Bappenas menyambut baik upaya yang dilakukan PPATK dan menempatkan hasil penilaian FATF sebagai hal yang sangat penting demi menjaga reputasi negara,” ungkap Erwin.

Erwin juga meminta PPATK untuk menginventarisasi secara konkret kebutuhan dan kendala yang dihadapi masing-masing APH. Pemetaan tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah dapat dirumuskan secara tepat, baik melalui dukungan anggaran, kebijakan, regulasi, maupun dukungan nonanggaran, termasuk penguatan program pendidikan dan pelatihan terpadu serta penetapan target penanganan perkara TPPU.

Identifikasi Tantangan

Dalam pembahasan lebih lanjut, kedua pihak mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penguatan kinerja APH. Di antaranya, belum optimalnya pengakomodasian penanganan perkara TPPU sebagai Rincian Output (RO) Prioritas Nasional pada masing-masing APH, belum tercapainya realisasi penanganan perkara sesuai target yang ditetapkan, serta perlunya indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur. Pemisahan RO penanganan TPPU dari tindak pidana asal (TPA), khususnya TPA berisiko tinggi, juga menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji.

Selain penguatan anggaran dan indikator kinerja, komitmen pimpinan APH dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara TPPU. Bappenas juga mengusulkan agar pendidikan dan pelatihan bagi penyidik di bidang TPPU didorong menjadi bagian wajib dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah sinkronisasi data penanganan perkara TPPU antar-APH serta pengukuran dampak pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja penyidikan. Menanggapi hal tersebut, PPATK menyampaikan bahwa saat ini tengah mengembangkan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SISPEKA) untuk mendukung integrasi dan sinkronisasi data penanganan perkara TPPU secara nasional.

 

Pertemuan juga membahas optimalisasi Strategi Nasional (Stranas) TPPU, TPPT, dan PPSPM sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja APH. Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui penetapan target dan indikator keberhasilan yang lebih terukur secara kuantitatif serta penguatan landasan hukum Stranas TPPU melalui Peraturan Presiden.

Upaya Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, Bappenas merencanakan pelibatan PPATK dalam pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra pada awal 2027. Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menyelaraskan rencana kerja tahun 2028 dengan agenda persiapan MER FATF 2029–2030. Siklus perencanaan tahun 2028 dipandang sebagai momentum strategis untuk memastikan berbagai kebutuhan penguatan penanganan TPPU dan pemulihan aset telah terakomodasi sebelum pelaksanaan evaluasi.

PPATK dan Bappenas juga akan melakukan konsolidasi data statistik penanganan perkara TPPU oleh APH, mengevaluasi capaian kinerja, serta mengidentifikasi bentuk intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset. Koordinasi teknis lanjutan juga akan dilakukan, termasuk melalui evaluasi capaian Stranas pada Desember 2026.

 

Melalui sinergi ini, PPATK dan Bappenas berkomitmen memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi MER FATF 2029–2030. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil penilaian internasional, tetapi juga mendorong penguatan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi pemulihan aset, dan perlindungan integritas sistem keuangan nasional.

 

Turut hadir dalam pembahasan tersebut Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Yuliani; Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, Muhammad Novian; Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani.