Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae sesaat sebelum memberikan paparan dalam Seminar Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/6)

BANDUNG -- Transaksi tunai masih menjadi primadona dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk dalam proses Pilkada di Jawa Barat tahun 2018 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dalam Seminar Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/6). Wakil Kepala PPATK juga menyampaikan hasil temuan lainnya terkait pelaksanaan Pilkada, khususnya di wilayah Jawa Barat.

"Tidak adanya standardisasi penamaan rekening khusus dana kampanye, ada pasangan calon dengan rekening penampungan dana kampanye lebih dari satu, hingga sumbangan dana kampanye yang melebihi batasan sumbangan," urai Wakil Kepala PPATK.

Hasil pemantauan PPATK juga mendeteksi adanya sumbangan dana kampanye dari pihak keluarga yang terindikasi hasil tindak pidana, adanya pemberian fasilitas kredit konsumtif yang sangat signifikan menjelang periode Pemilu atau Pilkada, hingga adanya penyalahgunaan rekening dana pribadi yang digunakan untuk penampungan dana kampanye.

Seminar ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya Wakil Kepala PPATK menyambangi kantor redaksi harian Pikiran Rakyat dan Konferensi Pers yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Jawa Barat. (TA)