Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK akan berakhir pada Oktober 2016 ini. Momen kepemimpinan berikutnya sudah di depan mata. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dr. Muhammad Yusuf menjawab pertanyaan Tim Website PPATK terkait harapan dan kualifikasi kepemimpinan PPATK ke depan. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

1. Harapan Bapak terhadap PPATK ke depan?

Ini masa-masa kritis. Kenapa? Oktober ini menurut Keppres saya dan Wakil Kepala PPATK akan selesai. Deputi Pencegahan sudah selesai. Di bulan Maret nanti, Deputi Pemberantasan juga menyusul. Sementara PPATK, kita harus bersyukur pada Allah, menjadi satu-satunya anak reformasi yang belum ternoda. Artinya ini perlu dijaga. Pesan direct-nya, masih perlu ada orang lama disini semestinya. Orang yang tahu betul anatomi, kebutuhan, dan strategi yang perlu dilakukan oleh PPATK. Tapi kita sadar bahwa kita cuma petugas, tergantung pada Presiden.

2. Kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh Pimpinan PPATK ke depannya?

Yang pertama, tetap harus ada insan yang selama ini memegang kendali atau yang involve pada bidang kendali, siapapun itu. Kedua, siapapun yang duduk disini dia harus punya syarat. Syarat pokoknya adalah ia harus punya integritas. Komponen integritas terdiri dari motivasi, yang tidak boleh karena ingin gagah-gagahan atau menjadi agent dari kelompok tertentu. Kemudian masalah sikap, karena begitu banyak data di PPATK, menyinggung banyak pihak, yang sedikit banyak bisa mengancam pribadi maupun PPATK sebagai lembaga, maka ia tidak boleh memiliki sikap arogan, tidak boleh sok pamer, tidak boleh sombong, tidak boleh show of force. Kemudian kejujuran, ini salah satu tolok ukur. Jujur pada sumpah jabatan, jujur pada job description­-nya, jujur pada Allah, pada diri sendiri, keluarga, dan seluruh temannya. Kemudian tanggung jawab, tidak boleh Kepala PPATK menghindar kalau terjadi apa-apa. Dia harus bertanggung jawab. Dalam kondisi apapun dia harus maju, tidak boleh pengecut.

Variabel berikutnya adalah independensi. Karena kita lembaga independen, maka yang duduk di sini harus bisa membebaskan diri dari intervensi siapapun, even itu pimpinan lembaga asalnya. Contohnya, saya Jaksa, saya harus kuat harus berani menolak intervensi Jaksa Agung apapun alasannya. Variabel terakhir dari integritas adalah komitmen. Begitu duduk di PPATK, kemudian dapat tawaran gaji lebih tinggi, dia tidak boleh terima. Dia harus tetap di sini. Seluruh action plan, Renstra yang dibangun harus lanjut. Selain itu, sosok itu harus berani. Berani karena disini dituntut tegas dan apa adanya. Harus berani menolak intervensi, berani mengatakan hitam adalah hitam dan putih adalah putih, tetapi tetap dengan etika kesantunan.

Sosok PPATK berikutnya juga harus tegas. Misal dalam perkara menyangkut staf sendiri, jelas harus dilaporkan. Saya dengan segala kerendahan hati sudah lakukan ini. Saya datangi bos-bos besar, mohon maaf Pak supaya ditarik staf Bapak ini. Atau mendatangi pihak-pihak tertentu untuk menanyakan kelanjutan suatu perkara, sudah sampai dimana kasusnya. Tentunya, terakhir dia harus punya kapasitas. Dia harus mengerti bidang hukum, khususnya tindak pidana. Dia harus mengerti asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, tujuan-tujuan hukum, kaidah-kaidah hukum, hukum acara, hukum materiil, dan tentu berpengalaman. Di samping itu, memahami juga masalah bidang keuangan dan perbankan.

Berikutnya, kemampuan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi baik dengan lembaga atau pejabat yang lebih tinggi, setingkat, atau dibawahnya. Terakhir, mampu memberi suri tauladan. (HH/ES/TA)