Komite TPPU

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Rapat Komite TPPU pada 1 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite TPPU didampingi oleh Kepala PPATK, Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Komite TPPU

 

Rapat Komite TPPU pada 1 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite TPPU didampingi oleh Kepala PPATK, Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku Sekretaris Komite TPPU

 

Soft-Launching Dokumen National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing (NRA on ML And TF) dalam Rapat Komite TPPU oleh Kepala PPATK Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 1 Oktober 2015.

 

Latar Belakang Komite TPPU
Masih maraknya pelaku tindak pidana yang menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana memacu urgensi adanya suatu kebijakan dan tindakan secara komprehensif dari Pemerintah. Urgensi ini telah disepakati baik dalam lingkup internasional maupun nasional.
Secara internasional, salah satu Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering mengamanatkan setiap negara harus mempunyai kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesuai informasi dari resiko-resiko yang teridentifikasi yang harus ditinjau kembali secara secara rutin serta menetapkan seorang pejabat berwenang atau memiliki koordinasi atau mekanisme lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan itu. Setiap negara harus memastikan bahwa para pembuat kebijakan, financial intelligent unit (FIU), pejabat penegak hukum, pengawas dan pejabat berwenang lainnya di tingkat pembuat kebijakan dan operasional, mempunyai mekanisme yang efektif agar mereka dapat bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lainnya di dalam negeri menyangkut perkembangan dan penerapan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas memerangi aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan pendanaan terorisme
Menindaklanjuti rekomendasi internasional tersebut, Pemerintah Indonesia mengamanatkan urgensi membangun kerjasama nasional dalam Pasal 92 UU Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal 92 menyatakan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU).

 

Susunan Keanggotaan Komite TPPU

Pelaksanaan tugas, fungsi dan susunan organisasi Komite TPPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:

Ketua

:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Wakil Ketua

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris merangkap Anggota

:

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anggota

 

  1. Gubernur Bank Indonesia;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Luar Negeri;
  4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Menteri Dalam Negeri;
  6. Jaksa Agung;
  7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Kepala Badan Intelijen Negara;
  9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
  10. Kepala Badan Narkotika Nasional

 

Tugas Komite TPPU

Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:
Perumusan arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU termasuk pendanaan terorisme; dan
Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.


Langkah Konkret Komite TPPU
Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Stranas TPPU) periode 2012-2016 untuk memperluas upaya-upaya Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana lainnya, yang mana Stranas PPTPPU tersebut terdiri dari 12 (dua belas) strategi yang merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang meliputi:

Strategi I: Penerapan dan pengawasan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
Strategi II: Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksananya;
Strategi III: Pengelolaan database secara elektronis dan ketersambungan (connectivity) database yang dimiliki oleh beberapa instansi terkait;
Strategi IV: Peningkatan pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
Strategi V: percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
Strategi VI: pengefektifan penerapan penyitaan aset (asset forfeiture) dan pengembalian aset (asset recovery);
Strategi VII: pengungkapan kasus-kasus terkait dengan TPPU dan kejahatan terorganisir;
Strategi VIII: peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik;
Strategi IX: peningkatan kerjasama internasional;
Strategi X: percepatan penyelesaian RUU Pendanaan Terorisme dan penyusunan peraturan pelaksananya;
Strategi XI: penanganan sektor remitansi secara komprehensif (implementasi UU Transfer Dana); dan
Strategi XII: penanganan sektor non profit organization secara komprehensif.
Masing-masing Strategi tersebut diatas telah dirinci lebih lanjut ke dalam Aksi-Aksi yang terukur pencapaiannya melalui penetapan Output dan Ukuran Keberhasilan. Pencapaian seluruh Aksi tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap Anggota Komite TPPU yang menjadi penanggung jawab Aksi yang terkait.

 

Capaian Strategis Komite TPPU
Kedudukan PPATK sebagai Sekretariat merangkap Anggota Komite TPPU mempunyai peran yang strategis dalam melaksanakan optimalisasi koordinasi serangkaian penyusunan dan implementasi kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Optimalisasi tersebut tercermin dalam capaian-capaian strategis yang berhasil dicapai sebagai hasil kerjasama seluruh Anggota Komite TPPU antara lain:

Telah disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Telah disahkannya dua peraturan pelaksana UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Koordinasi dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan negara.
Implementasi dan pengembangan interkoneksi database antara instansi penyidik TPPU yang tergabung dalam Komite TPPU dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang juga berkedudukan sebagai Anggota Komite TPPU.
Koordinasi dalam rangka implementasi hasil National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing;
Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap capaian tersebut diatas dan capaian-capaian Aksi lainnya, mulai pada tahun 2015, PPATK selaku Sekretariat Komite TPPU berinisiatif untuk membangun dan melaksanakan sistem aplikasi pelaporan Capaian Rencana Aksi secara online dengan jalur berpengaman. Sistem aplikasi tersebut disebut dengan Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Stranas TPPU (Sippenas). Tujuan implementasi aplikasi Sippenas adalah untuk melaksanakan pelaporan dan pemantauan terhadap pelaksanaan capaian Aksi dalam Stranas TPPU oleh seluruh Anggota Komite TPPU secara lebih aman, efektif, dan terkontrol.

Daftar MoU

Daftar Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan Lembaga/Instansi Dalam Negeri Berdasarkan Tahun Penandatanganan

 

No.

Nama Lembaga / Organisasi

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Tempat

Tanggal

Keterangan

Tahun 2003

1

Bank Indonesia

Jakarta

5 Februari 2003

Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015)

2

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Jakarta

20 Oktober 2003

 

3

Ditjen Pajak

Jakarta

28 Oktober 2003

Diperbarui pada 19 Oktober 2011

4

Ditjen Lembaga Keuangan (LK)

Jakarta

28 Oktober 2003

 

5

Ditjen Bea & Cukai

Jakarta

31 Oktober 2003

 

Tahun 2004

6

Center For International Forestry Research (CIFOR)

Jakarta

16 Januari 2004

 

7

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta

 

29 April 2004

Diperbaharui pada 12 Februari 2015

8

Kepolisian Negara RI

Jakarta

16 Juni 2004

 

Diperbarui pada 18 April 2011

9

Kejaksaan Agung RI

Jakarta

27 September 2004

 

Diperbarui pada 18 April 2011

Tahun 2005

10

Departemen Kehutanan

Jakarta

28 Maret 2005

 

 

Tahun 2006

11

Itjen Departemen Keuangan

Jakarta

29 Mei 2006

 

12

Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta

25 September 2006

 

Diperbaharui pada 24 Februari 2015

Tahun 2007

13

Komisi Yudisial

Jakarta

1 Februari 2007

 

14

Ditjen Administrasi Hukum Umum

Jakarta

6 Maret 2007

 

15

Ditjen Imigrasi

Jakarta

6 Maret 2007

 

16

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jakarta

19 April 2007

 

17

Badan Narkotika Nasional

Jakarta

13 Juni 2007

 

Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

18

Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Banda Aceh

15 Agustus 2007

 

Tahun 2008

19

Universitas Surabaya

Jakarta

17 April 2008

 

20

STIE Perbanas Surabaya

Surabaya

31 Juli 2008

26 Mei 2012 (Perpanjangan)

 

21

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

17 September 2008

Diperbaharui pada 16 November 2015

22

Badan Pengawas Pemilu

Jakarta

6 November 2008

Diperbaharui pada 7 Juli 2010

23

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jakarta

7 November 2008

 

Tahun 2009

24

Universitas Soedirman

Purwokerto

23 Januari 2009

 

25

Badan Pertanahan Nasional

Jakarta

17 April 2009

 

26

Universitas Andalas

Padang

18 Mei 2009

 

27

Ditjen Pos dan Telekomunikasi

Jakarta

12 Juni 2009

 

28

Universitas Hasanuddin

Makassar

23 Juni 2009

 

29

Institut Teknologi Bandung

Bandung

25 Juni 2009

 

30

Universitas Diponegoro

Semarang

12 Agustus 2009

 

31

Lembaga Penjamin Simpanan

Jakarta

17 November 2009

Diperbaharui pada 16 Juni 2015

32

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Solo

20 November 2009

 

33

Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan

Jakarta

3 Desember 2009

 

34

Universitas Indonesia

Jakarta

7 Desember 2009

 

35

Universitas Jember

Jakarta

7 Desember 2009

Diperbaharui pada 20 November 2015

Tahun 2010

36

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Jakarta

17 April 2010

 

 

37

Universitas Padjadjaran

Bandung

22 Juni 2010

 

38

Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Dalam Negeri RI

Jakarta

7 Juli 2010

 

39

Universitas Mataram

Mataram

27 Juli 2010

 

40

Universitas Syiah Kuala

Banda Aceh

8 Oktober 2010

 

41

Setjen BPK RI

Jakarta

29 Desember 2010

 

Tahun 2011

42

Itjen Kementerian Perhubungan RI

Jakarta

27 Januari 2011

 

43

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Jakarta

18 April 2011

 

44

Universitas Pattimura

Ambon

5 Mei 2011

 

45

Universitas Indonesia & Bank Indonesia

(terkait pendirian Pusat Kajian APU di UI)

Jakarta

29 Juli 2011

 

46

Ombudsman RI

Jakarta

11 Agustus 2011

 

47

Universitas Sriwijaya

Palembang

12 September 2011

 

48

Universitas Udayana

Denpasar

4 Oktober 2011

 

49

PT. Pertamina (Persero)

Jakarta

19 Oktober 2011

 

50

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

19 Oktober 2011

 

Tahun 2012

51

Universitas Esa Unggul

Jakarta

11 Januari 2012

 

52

Universitas Sumatera Utara

Jakarta

30 Januari 2012

 

53

Universitas Airlangga

Surabaya

28 Februari 2012

 

54

Itjen Kementerian Pekerjaan Umum RI

Jakarta

11 April 2012

 

55

Itjen Kementerian Hukum dan HAM RI

Jakarta

23 Oktober 2012

 

56

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

5 November 2012

 

57

Universitas Cendrawasih

Papua

29 November 2012

 

58

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Surabaya

3 Desember 2012

 

59

Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembanguan/UKP4 (Satgas REDD)

Jakarta

20 Desember 2012

 

60

Divisi Hubungan Internasional [NCB-INTERPOL] (terkait tindak lanjut turunan dari

Nota Kesepahaman dengan POLRI)

Jakarta

21 Desember 2012

(Kesepahaman Bersama)

 

61

Itjen Kementerian Agama RI

Jakarta

26 Desember 2012

 

Tahun 2013

62

Setjen Mahkamah Konstitusi RI

Jakarta

7 Januari 2013

 

63

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan RI

Jakarta

5 Februari 2013

 

64

Sistem Administasi Badan Hukum (Sisminbakum) DJAHU Kementerian Hukum & HAM RI

Jakarta

15 Februari 2013

 

65

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jakarta

18 Juni 2013

 

66

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI

Jakarta

21 Juni 2013

 

67

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI

Jakarta

30 Juli 2013

 

68

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jakarta

27 Agustus 2013

 

69

Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jakarta

30 September 2013

 

Tahun 2014

70

Ditjen  Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)

Jakarta

30 Januari 2014

 

71

Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP

Jakarta

4 April 2014

 

72

Komisi Pemilihan Umum

Jakarta

4 Februari 2014

 

73

Badan Pengawasan Obat Makanan

Jakarta

26 Mei 2014

 

74

PT. Indonesia Power

Jakarta

17 Oktober 2014

 

75

PT. PLN (persero)

Jakarta

19 Nopember 2014

 

76

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta

18 Desember 2014   

 

Tahun 2015

77

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta

5 Januari 2015

 

78

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta

21 Januari 2015

 

79

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda

12 Maret 2015

 

80

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Jakarta

25 Maret 2015

 

81

PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com)

Jakarta

17 April 2015

 

82

Kementerian Kesehatan

Jakarta

30 April 2015

 

83

Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Jakarta

12 Mei 2015

 

84

Kementerian PPN/BAPPENAS

Jakarta

3 Juli 2015

 

85

Lembaga Sandi Negara

Jakarta

9 November 2015

disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015

Tahun 2016

86

Kementerian Pertahanan

Jakarta

14 Maret 2016

 

87

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Jakarta

02 Mei 2016

 

88

UIN Alauddin Makassar

Gowa

15 Juli 2016

 

89

Badan Intelijen Negara

Jakarta

4 Agustus 2016

 

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin.

Return to tab 1