F inancial Action Task Force (FATF) pada Juli 2026 merilis laporan terbaru mengenai pentingnya public-private partnership (PPP) dalam melawan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Di tengah digitalisasi dan transaksi lintas negara yang semakin cepat serta kompleks, laporan tersebut menegaskan bahwa otoritas publik dan sektor swasta perlu membangun mekanisme pertukaran informasi yang aman, terstruktur, dan dapat ditindaklanjuti. Secara sederhana, PPP merupakan mekanisme kerja sama berkelanjutan antara otoritas yang menangani APU/PPT dan sektor swasta, seperti lembaga keuangan serta pelaku usaha terkait. Dalam kondisi tertentu, mekanisme ini juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi antarpelaku sektor swasta. Melalui PPP, informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai institusi dapat dihubungkan untuk memperkuat deteksi dini, analisis, pencegahan, dan respons terhadap aktivitas keuangan ilegal.