B uletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang – Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Februari 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 108 HA dengan 47 HA Proaktif dan 61 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (39 HA/36,1%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Februari 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.821.601 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar -13,3%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Januari 2024) terjadi pada penerimaan LPUT sebesar -48,9%.

Download Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 - Edisi Februari 2024