ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PPATK 2020-2024: "PPATK TANGGUH, ADAPTIF, DAN EFEKTIF"

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transaksi keuangan telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam upaya meningkatkan kecepatan waktu transaksi, daya jangkau transaksi tidak mengenal batas yudiksi suatu negara, serta upaya menghindari otoritas negara manapun juga. Penanganan secara masif, sistemik, dan terintegrasi antara pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri sangat diperlukan. Upaya untuk memperkuat langkah-langkah dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dirasakan sangat penting, mengingat kondisi di Indonesia yang memiliki keunikan, baik dalam hal letak geografis, luas wilayah, serta dinamika masyarakatnya yang sangat rentan atas segala kejahatan yang bersifat transnasional (transnational crime) yang tidak mengenal batas negara (cross border crime), dengan modus pelaku yang semakin kompleks, sehingga memerlukan penanganan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, baik dengan pihak regulator, aparat penegak hukum, maupun dengan pihak pelapor sebagai pemberi data, serta lembaga nasional dan internasional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, PPATK harus melakukan pembenahan, salah satunya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat/pemangku kepentingan secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tahun 2020-2024 disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhann PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi. Road Map ini disusun sebagai panduan program kerja PPATK dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024. Road Map reformasi birokrasi akan berjalan linier dengan rencana strategis PPATK sehingga saling mendukung dan tidak tumpeng tindih. Roadmap ini juga merupakan pembaruan dari roadmap sebelumnya yang diharapkan hasil dari reformasi birokrasi PPATK dapat lebih dirasakan manfaatnya secara masif bagi Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lain.