Sejumlah delegasi Amerika Serikat mendampingi Presiden FATF Mr. Marshall Billingslea saat mengunjungi PPATK (Foto: RIA Tanjung Pura)

JAKARTA -- Sejak Juni 2017, Indonesia telah memulai proses aplikasi keanggotaan di organisasi internasional anti-pencucian uang (FATF). Hal itu tertuang dalam keputusan Rapat Tahunan FATF yang digelar di Valencia, Spanyol, yang membuka peluang bergabungnya Indonesia. Menindaklanjuti keputusan tersebut, sejumlah langkah dilakukan oleh PPATK bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait, terutama yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. FATF juga menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan tingkat tinggi (high-level visit) ke Indonesia yang dilakukan langsung oleh Presiden FATF kala itu Mr. Santiago Otamendi pada Mei 2018 lalu, guna mengecek komitmen Indonesia dalam upayanya bergabung dengan FATF.

"Sejumlah kemajuan berhasil dicapai dalam proses ini, sepertinya diterimanya Indonesia menjadi observer di FATF dalam pelaksanaan FATF Plenary di Paris, Juni 2018 lalu. Serta hasil penilaian dari organisasi Asia/Pacific Groups on Money Laundering (APG) yang menunjukan bahwa Indonesia telah memenuhi FATF Requirement sebagai prasyarat keanggotaan FATF," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin saat menerima kunjungan Presiden FATF Mr. Marshall Billingslea.

Proses Indonesia menuju keanggotaan FATF akan dilanjutkan pada bulan Oktober 2018, atau saat pelaksanaan Rapat Tahunan FATF. Rapat tersebut akan mendiskusikan mengenai pelaksanaan evaluasi kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Mutual Evaluation Review / MER), dengan asesor yang langsung berasal dari FATF. Seperti diketahui sebelumnya, Indonesia telah berhasil melewati proses MER dengan asesor dari APG dalam penilaian yang dikeluarkan APG pada pertemuan tahunan APG di Nepal, Juli 2018 lalu.

"Indonesia siap menghadapi MER oleh FATF, dan berharap pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesegera mungkin," ujar Kepala PPATK menutup sambutannya. (TA)