08 Juni 2018, 13:59 WIB | Telah dibaca : 286 kali
Bahas Rencana Kerja Tahun 2019, PPATK Hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae sesaat sebelum rapat pembahasan anggaran dengan Komisi III DPR RI dimulai (Foto: Istimewa)

 

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin beserta jajaran menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu (6/6). Topik pembahasan kali ini adalah pembahasan rencana kerja tahun anggaran 2019. Sebelumnya diketahui bahwa pagu indikatif belanja PPATK tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp134,4 miliar untuk membiayai 2 Satuan Kerja, yaitu Satker Kantor Pusat PPATK dan Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT). Pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan PPATK dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme seperti mengungkapkan kasus TPPU dan TPPT, meningkatkan kehandalan sistem teknologi informasi PPATK, hingga mewujudkan reformasi birokrasi PPATK yang efektif.

"Dalam mendukung peningkatan kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme tersebut, diperlukan pendanaan yang memadai, namun tetap berpedoman pada prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil", kata Kepala PPATK dalam sambutannya.

Eks Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ini kemudian menyampaikan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp56,4 miliar kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, serta telah dibahas bersama dalam forum pertemuan tiga pihak sesuai ketentuan. Tambahan pagu tersebut dibutuhkan antara lain guna menunjang program-program seperti proses pengajuan RI menjadi anggota organisasi internasional anti pencucian uang FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), mengimplementasikan sistem pelaporan dan analisis GoAML, memperbaharui Asesmen Risiko Nasional terhadap Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang terakhir disusun pada 2015 lalu, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, hingga peremajaan teknologi informasi.

"PPATK senantiasa  berkomitmen untuk mengelola APBN dengan akuntabel, efektif, dan efisien yang tercermin dari pemberian opini WTP oleh BPK 12 kali berturut-turut dan realisasi anggaran tahun 2017 mencapai 96,7%", lanjut Kepala PPATK.

Pengajuan penambahan pagu anggaran indikatif PPATK di tahun 2019 menuai respon positif dari sejumlah anggota Komisi III yang hadir. Ichsan Soelistio dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golongan Karya, Wenny Warouw dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Anwar Rahman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat mendukung inisiatif dari PPATK, bahkan sangat berharap kinerja PPATK semakin meningkat.

"Penting bagi PPATK untuk memelihara sarana dan prasarana yang menunjang kinerjanya. Kami dari Fraksi PDIP mendukung sepenuhnya." ujar Ichsan dari Fraksi PDIP.

"Saya setuju, bahkan saya sangat mendukung penguatan PPATK, terutama dalam memperkuat kecanggihan dan kehandalan teknologi informasinya. Banyak sekali data yang bisa PPATK olah demi kebaikan negeri ini," tutur Wenny Warouw dari Fraksi Gerindra. (TA)

Tags : pagu anggaran indikatif, Komisi III, PPATK
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa