28 Maret 2018, 08:36 WIB | Telah dibaca : 167 kali
PJK Harus Tingkatkan Radar Jelang Pilkada

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. Menjelang pelaksanaan Pilkada tersebut, seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bank dan nonbank diminta untuk meningkatkan radar.

Wakil Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Rae berpesan supaya PJK tidak menerima duit haram dari pilkada.
"Semua rakyat bertanggung jawab meningkatkan pengawasan demokrasi. Teman-teman sebagai gate keeper, sebagai orang yang tahu persis apakah nasabah yang berhubungan dengan Bapak-Bapak itu, orang baik atau tidak," pesan Wakil Kepala PPATK saat membuka acara Focus Group Discussion bertema "Risiko Dana Kampanye Pemilu Menjadi Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang" di Palembang, Jumat (23/03).

Menurutnya, PJK perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap para pejabat publik (PEP's). "Misalnya memperlakukan Pep's itu dianggap high risk sehingga teman-teman harus meningkatkan radar menjelang pilkada," pesannya.

Dian menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, banyak sekali critial issue yang harus ditangani misalnya rekening yang terkait dengan calon  terkait keluarga calon, rekening parpol dan sebagainya.

Menjelang pencoblosan, PJK juga harus mengawasi transaksi penarikan dana dalam jumlah besar. "Penarikan duit cash dalam jumlah besar itu sudah red flag, bendera merah yang harus diwaspadai. Kita juga berkolaborasi dengan teman teman di OJK dan BI," urainya.

Sementara terkait kualitas pelaporan yang disampaikan oleh PJK perbankan, sampai dengan saat ini PPATK . sudah bisa mengidentifikasi pelaporan terkait pilkada. Terdapat 1006 Laporan Tunai terkait laporan pilkada. "Ini mengindikasikan bahwa teman teman di bank, money changer dan asuransi sudah bekerja dengan baik. Hanya dalam waktu 3 bulan, kita sudah menerima jenis jenis laporan seperti ini," jelas Wakil Kepala PPATK periode 2016-2021 tersebut .

Ia berpesan agar PJK tidak perlu takut  melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.  Data data yang disampaikan PJK tersebut tidak akan  diungkap di manapun dan tidak boleh dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. (ES)

Tags : Pilkada
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa