21 Desember 2017, 11:44 WIB | Telah dibaca : 29 kali
PPATK Gelar Workshop Capaian Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Guna menilai capaian Stranas APUPPT, PPATK menggelar kegiatan Workshop dengan mengundang seluruh lembaga terkait di Bandung (Foto: Istimewa)

BANDUNG – Guna mengevaluasi capaian dari implementasi Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Stranas APUPPT) selama periode tahun 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Workshop di Bandung, 20 – 23 Desember 2017. Workshop dibuka oleh Ketua Kelompok Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Kombes Pol Rachmawati dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Workshop ini akan mengukur capaian Stranas APUPPT berdasarkan laporan yang diterima PPATK melalui aplikasi SIPENAS (Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Strategi Nasional TPPU),” kata Rachmawati mengawali jalannya acara.

Stranas APU-PPT periode 2017 – 2019 sendiri terbagi menjadi 7 strategi, yakni (i) menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang; (ii) mewujudkan mitigasi resiko yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia; (iii)  optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme; (iv) menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta; (v) meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi asset recovery yang berada di negara lain; (vi) meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta (vii) penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Khusus dalam capaian Strategi ke-4, PPATK telah mengidentifikasi dan menyusun informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

“PPATK juga sudah mengimplementasikan penyampaian data dan informasi sesuai dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani PPATK dengan berbagai instansi”, ujar Rachmawati.

Selain membahas capaian kinerja dari Kementerian/Lembaga dalam implementasi Stranas APUPPT tahun 2017, dibahas juga Rencana Aksi Stranas APUPPT untuk tahun 2018. Draft Rencana Aksi tersebut telah disusun oleh PPATK berdasarkan reviu hasil capaian aksi di tahun 2017 dan rekomendasi hasil Mutual Evaluation Review (MER) yang telah dilaksanakan pada November lalu. Keberadaan dan implementasi Rencana Aksi tersebut diharapkan dapat mendukung Indonesia sebagai negara yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. (DF)

Tags : PPATK, Strategi Nasional, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Stranas APUPPT
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa