03 Juli 2017, 09:48 WIB | Telah dibaca : 56 kali
Indonesia Memulai Proses Keanggotaan FATF

Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari keanggotaan FATF menuai hasil positif dalam Sidang Pleno FATF di Valencia, Spanyol (Foto: Twitter)

 

VALENCIA -- Sidang Pleno Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang digelar pada 23 Juni 2017 di Valencia, Spanyol, memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF. Keputusan ini didukung oleh mayoritas peserta sidang. Keluarnya keputusan ini tidak lepas dari lobi intensif yang dilakukan Delegasi RI yang terdiri dari atas perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, hingga Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa. Proses keanggotaan Indonesia di FATF akan mulai dibahas pada Sidang Pleno FATF berikutnya yang bertempat di Argentina, Oktober 2017.

Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari FATF memiliki arti strategis, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Hal-hal yang menjadi nilai positif Indonesia antara lain adalah kemajuan signifikan dalam aspek regulasi, koordinasi dan implementasi dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemajuan Indonesia dinilai signifikan karena telah memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maupun penerbitan Peraturan Bersama mengenai Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pengalaman dan kapasitas Indonesia dalam isu ini dipercaya dapat memberi nilai tambah yang signifikan bagi FATF beserta anggotanya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Di tingkat internasional, Indonesia adalah anggota aktif dalam The Egmont Group yang merupakan wadah bagi unit intelijen keuangan di seluruh dunia, juga Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) sebagai FATF-Style Regional Bodies di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga menggiatkan serangkaian kerjasama dengan unit intelijen keuangan negara lain, antara lain dalam memberikan sumbangsihnya bagi komunitas internasional dengan menyusun Regional Risk Assessment on Terrorism Financing, yang merupakan asesmen pendanaan terorisme untuk kawasan regional pertama di dunia. Berbagai kontribusi lainnya antara lain menginisiasi National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorist Financing, dan menyusun AML/CFT Perception Index yang pertama di dunia.

Indonesia menyambut baik keputusan FATF di Valencia, dan akan berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk dengan menyelesaikan proses Mutual Evaluation Review (MER), sebagai bukti kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Persiapan menghadapi MER telah dilaksanakan dengan melibatkan 15 Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyempurnakan dan melengkapi hal-hal yang masih perlu dilakukan terkait pelaksanaan MER pada November 2017 kelak. (RS/TA)

Tags : Indonesia, FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa