Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan paparan dalam kegiatan Public Forum yang diselenggarakan Departemen Kehakiman AS di Kedutaan Besar AS, Rabu (7/6)

JAKARTA -- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae memberikan paparan mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Selain itu, ia juga menyampaikan pentingnya Indonesia bergabung menjadi bagian dari keanggotaan organisasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Public Forum on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in the Context of Money Inclusion, Fintech, and FATF Mutual Evaluation bertempat di kantor USDOJ - Kedutaan Besar Amerika Serikat, Rabu (7/6).

"Indonesia menyadari bahwa FATF adalah kunci penting dalam rezim anti pencucian uang sebagai acuan standar bagi seluruh negara. Menjadi bagian dari FATF adalah upaya kita semua saat ini, apalagi kita pun telah meraih banyak capaian dalam 10 tahun terakhir dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta berkontribusi besar dalam memperkuat upaya global dalam mencegah dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisme," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Banten ini.

Ia juga menambahkan bahwa menyongsong MER yang semakin mendekat, prioritas yang perlu diselesaikan saat ini adalah penyusunan Peraturan Presiden terkait Non-Profit Organization dan usulan Undang-undang tindak pidana tentang Beneficial Owner. Capaian terkini terkait MER adalah diundangkannya Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sejak 31 Mei 2017.

Dalam kegiatan ini turut hadir sebagai pembicara Chief of Mission US Ambassador H.E. Brian McFeeters, Ricky Satria dari Bank Indonesia, dan Heni Nugraheni dari Otoritas Jasa Keuangan. (MFBS/TA)