26 Mei 2017, 07:45 WIB | Telah dibaca : 168 kali
Perkuat Sumber Data, PPATK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian ATR/BPN

Momen penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Kepala PPATK (Sumber foto: PPATK)

 

JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Selasa (23/5). Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi, pengawasan kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian/riset, dan pengembangan sistem informasi. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan tanah adalah urusan yang begitu penting dan strategis. Filosofi pendekatan follow the money dalam pengungkapan perkara TPPU adalah kemampuan menelusuri tidak hanya pelaku utamanya, tetapi juga pelaku lain yang turut serta bahkan termasuk aset dan harta kekayaannya.

White collar crime lazim menyimpan hasil kejahatannya dalam bentuk properti, termasuk tanah. Sebelumnya kami telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN akan memperkaya data PPATK terkait transaksi pelaku kejahatan dalam bentuk kepemilikan tanah.” Kata Kepala PPATK.

Kepala PPATK menambahkan bahwa PPATK sedang mengembangkan aplikasi Politically Exposed Persons (PEPs), yaitu aplikasi yang berisikan data informasi keuangan dari orang-orang yang memiliki power atau pengaruh terhadap pengambilan kebijakan publik. Aplikasi ini membuat PPATK dapat mengantisipasi lebih awal setiap perubahan yang terjadi dalam kepemilikan aset maupun harta kekayaan yang termuat dalam sistem perbankan.

“Kalau selama ini terkesan PPATK bekerja seperti pemadam kebakaran, maka dengan aplikasi PEPs kami bisa melakukan tindakan antisipatif sejak awal. Ketika menemukan kejanggalan dalam suatu transaksi keuangan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam mengambil kebijakan publik, kami bisa segera bergerak. Kalau penyimpangan kami deteksi terkait dengan perpajakan, kami bisa segera sampaikan kepada otoritas pajak. Begitu juga dengan tindak pidana lainnya. Semua kerja ini kami lakukan demi semakin baiknya negara kita, juga terbangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tambahnya.

Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk teknis pelaksanaan secara detil agar segera terasa manfaatnya.

“Kementerian ATR/BPN terus mengembangkan sistem teknologi informasi demi perbaikan kualitas data pertanahan di Republik ini. Ke depan kita juga coba kembangkan agar setiap transaksi yang melibatkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dapat kami deteksi. Prinsipnya, sesegera mungkin Nota Kesepahaman ini bisa segera diimplementasikan.” Ujar Menteri ATR/Kepala BPN. (TA)

Tags : PPATK, Nota Kesepahaman, MoU, Kementerian Agararia dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa