24 Mei 2017, 09:09 WIB | Telah dibaca : 173 kali
Kepala Daerah Harus Berpartisipasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Kepala PPATK menyampaikan paparan dalam kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2017 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/5) (Sumber Foto: PPATK)

 

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan bahwa kemiskinan yang masih melanda negara ini tidak lepas salah satunya disebabkan oleh adanya kejahatan atau tindak pidana dengan motif ekonomi. Berbagai potensi ekonomi yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyat, nyatanya justru dinikmati oleh para pelaku kejahatan. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2017 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/5).

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus berperan serta dalam mengamankan potensi ekonomi di wilayahnya dari kepentingan para pelaku kejahatan. Beri perhatian lebih terhadap tindak pidana yang terkait dengan tugas dan kewenangan Kepala Daerah, seperti korupsi, penyuapan, narkotika, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, kejahatan di bidang perpajakan, kejahatan di bidang kehutanan, dan sebagainya." kata pria yang akrab disapa dengan Pak Badar ini.

Kepala PPATK juga meminta Kepala Daerah dan Wakilnya untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan.

"PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga mendorong kepatuhan pelaporan terkait pencucian uang oleh unit kerja dan kegiatan ekonomi dibawah kendali Pemda, terutama dalam pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang harus dilakukan oleh BPD, Koperasi, maupun Penyedia Barang dan Jasa. Saya juga berpesan bagi para Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk membangun lingkungan yang berintegritas, baik itu integritas individu maupun kelembagaan, jauhkan dari segala perilaku koruptif, apalagi sampai melakukan tindak pidana pencucian uang." urainya. (ABW/TA)

Tags : Kepala Daerah, TPPU, tindak pidana pencucian uang, pencucian uang, pencegahan, pemberantasan
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa