04 Mei 2017, 08:09 WIB
Persempit Ruang Pelaku TPPU dan TPPT dibursa Komoditi berjangka, PPATK dan BAPPEBTI teken kerjasama

Pada hari selasa, 2 Mei 2017, wakil kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rae dan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, MBA, menandatangi kesepakatan kerjasama dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditanda tangani sebelumnya. Dengan kerjasama ini maka setiap pialang komoditi harus melaksanakan kewajiban pelaporan dan melaksanakan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan profil dan termasuk transaksi terhadap pelaku dan organisasi terduga teroris (DTTOT).

 

Dalam sambutannya, kepala Bappebti mengharapkan dengan adanya kerjasama ini akan memudahkan proses pertukaran Informasi dan melaksanakan fungsi pengatur dan pengawas (LPP) terhadap pelaku komoditi berjangka. Sedangkan Wakil Kepala PPATK, menyampaikan menyampaikan ucapan teirma kasih atas terwujudnya kerjasama ini dan mengapresiasi Bappebti atas penyelesaian penyusunan beberapa regulasi yang strategis dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU yakni Perkap. Bappebti No. 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta oleh Pialang berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau organisasi teroris (DTTOT) serta Sectoral Risk Assessment (SRA) pada sector perdagangan berjangka komoditi, hal ini tentu akan memudahkan kita dalam penghadapi Mutual Evaluation Reviuw (MER) yang akan dilakukan oleh APG dalam waktu dekat ini, dalam rangka menilai kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan anti money laudering.

Menurut Dian, dengan kerjasama ini upaya pelaku kejahatan yang senantiasa mencari peluang dan kesempatan guna melakukan dan menikmati hasil kejahatannya, apalagi bagi kejahatan yang berorientasi ekonomi pelaku akan berupaya mengamankan hasil kejahatannya.  Uang menjadi darah bagi kejahatan itu sendiri, perang terhadap money laundering sendiri merupakan upaya memutuskan mata rantai kejahatan, dengan memutus aliran uang hasil kejahatan, pelaku kejahatan akan senantiasa mencari ruang untuk melakukan kejahatannya, sehingga kerjasama sangat dibutuhkan dalam menutup ruang yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan termasuk dengan memanfaatkan komoditi berjangka. (HH)