Perbincangan hangat antara Menko Polhukam Wiranto dengan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin sebelum memulai Rapat Komite Koordinasi Nasional Anti TPPU (Foto: PPATK)

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memberi apresiasi atas kerja PPATK dalam memotong pendanaan terorisme. Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu (5/4).

"Saya memberikan apresiasi kepada PPATK yang dengan gigih memfokuskan salah satu pengabdiannya untuk mencoba melakukan pengawasan yang ketat terhadap pendanaan terorisme dan berupaya memotongnya. Di pertemuan CTF (Counter-Terrorism Financing) Summit Bali 2016, kita memelopori, mengembangkan, dan mengajak semua negara untuk memotong arus pembiayaan terorisme termasuk pencucian uangnya," ujar Menko Polhukam.

CTF Summit merupakan forum regional pertama di dunia yang mengangkat isu tentang peningkatan kerjasama pencegahan pendanaan terorisme, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Australia. CTF Summit yang diselenggarkan di Bali pada 2016 antara lain menyepakati pembentukan Financial Intelligence Consultative Group (FICG) serta peluncuran Regional Risk Assessment on Terrorist Financing (RRA-TF), yang merupakan asesmen regional pertama di dunia tentang pendanaan terorisme dimana Indonesia aktif memelopori proses penyusunannya sejak awal.

Menko Polhukam juga menyoroti bahwa ancaman terhadap suatu negara telah berubah. Jika dahulu ancaman terbesar suatu negara adalah invasi, kini negara dihadapkan pada ancaman yang bersifat multidimensional seperti narkotika, illegal fishing, perdagangan manusia, hingga terorisme. Khusus terorisme, pendekatan soft approach yang diterapkan Indonesia menuai apresiasi sekaligus menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk melakukan studi banding.

Rapat Komite Anti TPPU ini juga membahas berbagai isu lain seperti penetapan Strategi Nasonal Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2017-2019, persiapan Indonesia hadapi Mutual Evaluation Review (MER) di tahun 2017, pembangunan data Politically Exposed Persons (PEPs) berbasis Single Identity Number, dan pembentukan Satuan Tugas Integritas dan Kredibilitas Sistem Keuangan. Hadir dalam rapat ini antara lain Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Komjen Pol Syafruddin, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aidir Amin Daud, Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Arman Depari, Deputi Komisioner OJK Hendrikus Ivo, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina, dan para pejabat eselon II dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. (TA)