23 Desember 2019, 15:20 WIB | Telah dibaca : 1158 kali
Rakornas dan Anugerah Revolusi Mental

Sumber : Istimewa

 

Jakarta (20/12) – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Anugerah Revolusi Mental telah berlangsung kemarin, Sabtu, 21 Desember 2019 di Ballroom Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertekad untuk menghidupkan kembali gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1957. Revolusi Mental yang dimaksud ialah menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, serta berjiwa api yang menyala-nyala akan benar-benar terwujud.
 
Revolusi Mental itu kemudian diejawantahkan oleh pemerintah menjadi sebuah gerakan nasional yang dilaksanakan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Tujuannya untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, berkeadilan dan sejahtera berlandaskan Pancasila.

"Gerakan Revolusi Mental ini gerakan kemasyarakatan yang diinisiasi dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat sipil. Pemerintah lebih memposisikan diri mendorong, memberikan stimulasi dan tentu saja memprovokasi agar gerakan-gerakan ini terus bergulir di semua dimensi kehidupan," pungkas Muhadjir.
 
Selama lima tahun pelaksanaan GNRM telah banyak perubahan yang dirasakan oleh kalangan masyarakat. Pada prinsipnya, GNRM adalah sebuah gerakan yang harus terus digalakkan sehingga dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan efek perubahan ke arah yang lebih baik.
 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa GNRM ialah gerakan berpindah dari yang tidak baik menjadi baik pun dari yang baik menjadi lebih baik. Oleh karena, harus didorong agar menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat.
 
Pada tataran pemerintah, perubahan revolusi mental mulai dari birokrasi yang melayani secara prima, sistem pendidikan yang yang mencetak SDM unggul, sistem ekonomi yang berkeadilan, hingga berbagai kalangan yang berinisiatif melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong royong.
 
Pemerintah saat ini pun telah sepakat Revolusi Mental menjadi Prioritas Nasional (PN4) dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Kegiatan Prioritas (KP) dan Program Prioritas Nasional (ProPN).
 
Menko PMK berharap melalui acara pemberian penghargaan Anugerah Revolusi Mental, gaung GNRM akan semakin menggema serta dapat menstimulasi atau merangsang masyarakat agar betul-betul menjadi bagian tak terpisahkan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 
"Gerakan Revolusi Mental ini gerakan kemasyarakatan yang diinisiasi dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat sipil. Pemerintah lebih memposisikan diri mendorong, memberikan stimulasi dan tentu saja memprovokasi agar gerakan-gerakan ini terus bergulir di semua dimensi kehidupan," pungkas Muhadjir.
 
Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada penerima anugerah revolusi mental 2019 diantaranya: (a). Kategori lembaga sosial : Sekolah Pagesangan; Yayasan Pondok Kasih; Jaringan Gusdurian; Diet Kantong Plastik. (b). Kategori Badan Usaha Koperasi: Koperasi Kerta Semaya Samaniya; Koperasi Agro Niaga Jabung. (c). Kategori Badan Usaha Non Koperasi: PT. KAI; PT. Trans Jakarta; PT. Paragon Innovation and Technology; CV. S mbada Tuban. (d). Kategori Capaian Utama Lima Gerakan Revolusi Mental: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (e). Kategori Indonesia Melayani: Sulawesi Selatan. (f). Kategori Indonesia Bersih: Provinsi Bali. (g). Kategori Indonesia Tertib: Provinsi Sumatera Selatan. (h). Kategori Indonesia Mandiri: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (i). Kategori Indonesia Bersatu: Provinsi Kepulauan Riau. (j). Kategori Kementerian/Lembaga: Kementerian Keuangan.

Tags : ppatk, rakornas
 
0 KOMENTAR
Periksa keamanan
Masukan tulisan dibawah ini
Tidak terbaca? muat ulang
500 Karakter yang tersisa