Menteri Sri Mulyani: Mendesak, Kerja Sama atasi Kejahatan Transnasional Berisiko Tinggi dan Aliran Dana Gelap

| 0

 

MANILA – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengisi keynote address sebagai bagian dari rangkaian kegiatan the 5th Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Manila, Filipina, Rabu (13/11/2019). Sosok yang diakui kredibilitasnya sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia ini menyampaikan betapa mendesaknya kerja sama internasional yang intensif, guna memastikan globalisasi yang terus bergerak maju tidak dibajak oleh kepentingan pelaku kejahatan transnasional berisiko tinggi serta berseliwerannya aliran dana gelap (illicit financial flows) berjumlah masif.

“Globalisasi dan ekonomi yang bersifat interdependen membawa dunia secara umum bergerak maju, modernisasi, sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, dunia tanpa batas juga menggiring kejahatan transnasional berisiko tinggi berkembang dan sulit ditanggulangi,” katanya.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kemudian mengurai berbagai kejahatan transnasional berisiko tinggi, dengan nominal kejahatan yang begitu fantastis, seperti perdagangan manusia, eksploitasi seks anak, perdagangan satwa liar yang dilindungi, penebangan liar, penangkapan ikan ilegal, pertambangan ilegal, penghindaran pajak, transparansi sektor pertambangan, korupsi, pencucian uang, hingga terorisme.

“Saya membaca data yang berisi jutaan dolar, triliunan rupiah kerugian akibat berbagai kejahatan transnasional berisiko tinggi dan aliran dana gelap yang menyertainya. Dampaknya bahkan tidak hanya di aspek ekonomi. Illegal logging nyata merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan, 40 juta orang di dunia terlibat dalam proses perdagangan manusia, terorisme menjadi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara dan masyarakat,” lanjutnya.

“Mendesak, kerja sama internasional untuk mengatasi seluruh masalah ini. CTF Summit dapat menjadi forum yang strategis dalam menjembatani kepentingan penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan seluruh pihak terkait lainnya. Tanpa kerja sama dan terbangunnya pemahaman bersama yang baik, negara, demokrasi, dan berbagai kerja pembangunan nyata berada dalam ancaman,” tegas sosok yang telah mendalami isu anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sejak masih menjabat Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional tahun 2002 hingga 2004 silam.

Menteri Sri Mulyani juga memberi perhatian pada perkembangan teknologi keuangan baru seperti mata uang digital dan teknologi berbasis Blockchain dalam bentuk aset kripto. Keberadaannya jelas memberi dampak positif dari segi inklusi keuangan, namun tidak dipungkiri sangat berpotensi disalahgunakan sebagai sarana kejahatan. Memastikannya tetap eksis dan tumbuh dan terhindar dari penyalahgunaannya menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh lembaga intelijen keuangan, regulator industri keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Di akhir penjelasannya, Menteri Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan seluruh kejahatan transnasional berisiko tinggi lainnya. Hal itu dibuktikan dengan serangkaian progres yang telah dilakukan Indonesia dalam aspek kebijakan, regulasi, dan implementasi prinsip-prinsip APUPPT yang sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Lebih jauh, ia menekankan bahwa Indonesia siap untuk terus berkontribusi memberi efek positif dalam membangun arsitektur finansial global yang steril dari praktik kejahatan.

“Indonesia siap bergabung dengan FATF. Kesuksesan Indonesia melalui Mutual Evalution Review dengan predikat satisfied membuktikan itu. Percayalah, tanpa Indonesia, ada celah besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di dunia. Keberadaan Indonesia di FATF akan memberi manfaat besar bagi dunia, dan begitu juga bagi Indonesia,” tegasnya. (TA)

Submit
Komentar (0)
Tinggalkan Komentar