05 November 2018, 09:43 WIB | Telah dibaca : 0 kali
Buletin Statistik APUPPT vol 101 - Juli 2018
Mengawali paruh kedua tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Juli 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 699,3 ribu LTKL, 290,0 ribu LTKT, 5,9 ribu LTKM, 2,4 ribu LTPBJ, serta 1 LPUT. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 61.412.082 laporan atau meningkat sebanyak 14,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Juli 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 26,5 persen. Peningkatan terjadi pada hampir seluruh jenis laporan, terutama terjadi pada penerimaan LTKM, LTPBJ, dan LTKL, yakni masing-masing naik sebesar 89,6 persen, 41,0 persen, dan 27,7 persen. Terkait fungsi analisis, selama Juli 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 48 HA, dengan 35 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 13 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 21 HA (43,8 persen). Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juli 2018, terdapat penambahan 4 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum, yaitu masing-masing 2 HP kepada Penyidik Kepolisian dan KPK. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 116 HP, dengan rincian 47 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 33 HP ke Penyidik Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Penyidik DJP, 7 HP ke Penyidik DJBC, 6 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Juli 2018 terdapat 133 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 171 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Klik disini Untuk Download Buletin Statistik APUPPT vol 101 - Juli 2018