08 Januari 2018, 09:24 WIB | Telah dibaca : 0 kali
Indeks Persepsi Publik Terhadap TPPU dan TPPT (IPP APUPPT) Tahun 2017
Pada akhir tahun 2015, Indonesia telah menyelesaikan Program Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU dan TPPT. PPATK bersama stakeholder rezim APUPPT telah secara intensif melaksanakan berbagai strategi implementatif guna menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pokok NRA dan RRA sebagai bentuk mitigasi risiko TPPU dan TPPT nasional secara berkelanjutan. Namun demikian, di tingkat global Indonesia masih dipersepsikan sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko terhadap TPPU dan TPPT pada kategori “Menengah-Tinggi”. Penilaian ini tentunya berpotensi menghambat masuknya investasi yang diperlukan untuk meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Untuk itu, IPP APUPPT hadir sebagai bentuk re-measurement mandiri dalam mengukur dan menjadi tolok ukur keefektifan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia yang dinilai dari perspektif publik. Melalui IPP APUPPT, dapat diketahui pemetaan dinamika tingkat pemahaman publik atas TPPU dan TPPT serta penilaian persepsi publik terhadap keefektifan kinerja setiap stakeholder dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Dengan adanya pemetaan ini, tentunya diharapkan Pemerintah dapat melakukan program intervensi guna meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat agar tidak terjadi distorsi dalam memahami risiko terhadap TPPU dan TPPT di wilayahnya. IPP APUPPT diukur dalam skala antara 0-10, dimana nilai 0 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat rendah (terendah), dan nilai 10 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat baik (tertinggi). Guna menghasilkan IPP APUPPT yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, penyusunan IPP APUPPT yang berbasiskan data sampel pada 11.040 rumahtangga yang tersebar di 1.104 desa/kelurahan di 172 kabupaten/kota pada 34 provinsi, dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder Rezim APUPPT. Berdasarkan evidence-based hasil pengukuran tahun 2017, diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT Indonesia Tahun 2017 dinilai publik sudah CUKUP BAIK, namun perlu upaya yang lebih taktis dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik, regulasi, risiko TPPU dan TPPT serta kinerja rezim APUPPT di Indonesia. Hasil penghitungan IPP-TPPU 2017 sebesar 5.57, mencatat bahwa tingkat efektifitas rezim dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih belum memuaskan. Kondisi ini terlihat baik pada dimensi tingkat pemahaman publik terhadap TPPU yang masih sebesar 5.76, serta dimensi tingkat keefektifan kinerja rezim anti pencucian uang yang masih sebesar 5.28. Dari sisi pemahaman, tingkat pemahaman publik terhadap TPPU (5,76) cenderung lebih baik dibandingkan dengan tingkat pemahaman publik terhadap TPPT (4,92). Terkait pemahaman terhadap TPPU dan TPPT, aspek pemahaman tertinggi adalah terkait faktor pendorong terjadinya TPPU dan TPPT, sementara aspek yang paling kurang dipahami publik adalah profil pelaku aktif TPPU dan TPPT. Publik meyakini bahwa faktor pendorong yang paling penting mendorong terjadinya TPPU adalah Belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia, Minimnya teladan yang baik dari Politisi dan Pejabat Pemerintah, serta Belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Sedangkan terkait TPPT, faktor pendorong utama terjadinya TPPT adalah Belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia, Belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, serta Berkembangnya gerakan dan pola pikir radikalisme yang mengatasnamakan keyakinan tertentu. Dari sisi keefektifan kinerja rezim, tingkat keefektifan kinerja rezim APU (5,57) cenderung lebih baik dibandingkan dengan tingkat keefektifan kinerja rezim APT (5,06). Pada dimensi keefektifan kinerja rezim anti pencucian uang, publik menilai bahwa tingkat keefektifan kinerja rezim pemberantasan TPPU (5,57) cenderung lebih baik dibandingkan tingkat keefektifan kinerja pencegahan TPPU (5,06). Begitu pula untuk Rezim APT, publik menilai bahwa tingkat keefektifan kinerja rezim pemberantasan TPPT (5,34) lebih baik dibandingkan tingkat keefektifan kinerja pencegahan TPPT (5,20). Meskipun pencapaian kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia secara umum masih belum memuaskan, hasil survei 2016 dan 2017 memperlihatkan adanya peningkatan efektivitas kinerja dibandingkan tahun 2016. Indeks IPP-APUPPT meningkat dari 5,21 menjadi 5,31. Kenaikan IPP-APUPPT didorong oleh naiknya kedua indeks pembentuknya yakni IPP-TPPU dan IPP-TPPT. Selama periode 2016-2017 Indeks IPP-TPPU meningkat dari 5,52 menjadi 5,57, sementara IPP-TPPT meningkat cukup besar dari 4,89 menjadi 5,06. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat pemahaman publik terhadap karakteristik TPPU dan TPPT mengalami perubahan yang belum berarti. Bahkan dari sisi keefektifan kinerja, tingkat keefektifan kinerja rezim APU dan rezim APT Indonesia Tahun 2017 dinilai publik sedikit menurun dibandingkan tingkat keefektifan kinerja pada tahun 2017. Berdasarkan jenis lembaganya, publik menilai bahwa tingkat keefektifan kinerja lembaga secara umum masih belum memuaskan. Kenaikan indeks keefektifan kinerja rezim APU dan APT hanya terjadi utamanya pada Lembaga-Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan serta Lembaga Koordinasi, sedangkan keefektifan kinerja pada Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Lembaga Regulasi dinilai cenderung turun.Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT dibangun melalui proses pengujian secara statistik dengan metode analisis faktor, baik terkait dengan pemilihan variabel yang masuk sebagai penyusun indeks maupun pengujian terhadap konstruk pembentukan indeks komposit Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT. Faktor sosial dan demografi memengaruhi perkembangan tingkat persepsi publik terhadap TPPU dan TPPT. Dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, peningkatan IPP-TPPU dan IPP-TPPT terlihat lebih besar di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, peningkatan IPP-TPPU dan IPP-TPPT terlihat lebih besar pada penduduk perempuan. Dilihat berdasarkan usia, peningkatan IPP-TPPU dan IPP-TPPT terlihat lebih besar pada penduduk usia produktif (24-60 tahun). Dilihat berdasarkan kelompok pendidikan, kelompok dengan pendidikan yang lebih tinggi juga memiliki tingkat pemahaman dan penilaian keefektifan kinerja rezim yang lebih tinggi terhadap TPPU dan TPPT dibandingkan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dilihat menurut aksesibilitas terhadap industri keuangan dan non-keuangan, terlihat bahwa publik yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan dan non-keuangan memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap TPPU dan TPPT serta memiliki penilaian yang lebih baik terhadap kinerja rezim APUPPT dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses lembaga keuangan/non-keuangan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai indeks yang lebih tinggi pada mereka yang memiliki akses dari pada yang tidak mengakses. Selama periode 2016-2017, IPP-TPPU dan IPP-TPPT terlihat membaik untuk semua profil baik yang mengakses maupun yang tidak mengakses lembaga keuangan dan non-keuangan. Dalam upaya peningkatan indeks persepsi publik terhadap TPPU dan TPPT yang signifikan di masa mendatang, dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terhadap pemahaman karakteristik TPPU dan TPPT. Secara khusus, guna peningkatan keefektifan kinerja stakeholder rezim APUPPT, juga telah direkomendasikan berbagai upaya aksi yang perlu dilakukan setiap stakeholder rezim APUPPT, termasuk juga oleh publik selaku unsur penting dalam rezim APUPPT Indonesia.

Klik disini Untuk Download Indeks Persepsi Publik Terhadap TPPU dan TPPT (IPP APUPPT) Tahun 2017