Jakarta (16/2) -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Mahfud MD membuka Rapat Koordinasi Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Kamis, 16 Februari 2022. Rapat yang diselenggarakan secara luring ini bertempat di Mandiri Club Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU.

“Saya mengapresiasi kepada seluruh anggota Komite TPPU atas komitmen dan berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2022 dalam menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan bersama yang telah ditetapkan pada Rapat Komite TPPU dalam upaya keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF)” ungkap Mahfud.

Lebih lanjut Menkopolhukam yang juga selaku Ketua Komite TPPU menyampaikan keanggotaan Indonesia dalam FATF sangat penting karena dapat meningkatkan kepatuhan Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemunah Massal di Indonesia. ”Tentunya ini akan berdampak pada penguatan integritas sistem keuangan di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan dunia internasional” lanjut Mahfud. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan saat ini Indonesia memasuki tahap akhir proses Mutual Evaluation Review (MER) yang merupakan tahapan politis untuk menentukan posisi Indonesia masuk dalam keanggotaan FAFT, dan untuk itu PPATK bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait melaksanakan penggalangan dukungan ke negara-negara aggota FATF.

“Mari kita bersinergi, bahu membahu dalam mensukseskan upaya Indonesia menjadi anggota penuh FATF. Rencananya, FAFT Plennary akan dilaksanakan pada tanggal 20-24 Februari 2023 di Paris.” Ungkap Ivan.

Diakhir pertemuan, Ketua Komite TPPU menyampaiakan agar seluruh anggota Komite TPPU memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti hal-hal yang menjadi kewajiban paska pelaksanaan FATF Plennary mendatang.

“Mari kita berikan dukungan kepada seluruh delegasi Indonesia yang akan menghadiri pertuan Evaluation and Compliance Group (ECG) pada sidang FATF Plennarry, dimana status keanggotaan Indonesia akan diputuskan” tutup Mahfud. DF/MT