Sampai dengan bulan April 2012, PPATK menerima 111.263.092 laporan, yang terdiri dari 91.966 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), 11.163.826 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan  7.300 Laporan Pembawaan Uang Tunai.

PPATK menata diri melalui penyempurnaan organisasi dan tatakerja menuju tatakelola yang lebih profesional. UU no. 8 tahun 2010 telah memberikan perluasan dan penguatan peran PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

Sejumlah pihak menilai bahwa pemanfaatan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan sejak 2002 belum efektif.

PPATK tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai tiga anggota DPR yang diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan. ’’ Saya tidak tahu tiga nama itu didapat (media) dari mana,’’kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Kamis (26/4) kemarin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa, 24 April 2012 lalu telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai ada banyak varian pembelian properti yang disinyalir dapat dijadikan ajang pencucian uang. Varian tersebut perlu diketahui oleh para pengembang guna menjalankan amanat UU No 8/2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pencucian uang harus bersifat menyeluruh di segala aspek, termasuk seni. Melalui seni dihadirkan penjiwaan untuk memberantas korupsi dan berbagai penyimpangan.

“Kita mungkin tak lagi punya hati. Tak lagi dengar hati nurani. Tergerogoti serakah harta duniawi.”