• Peran UU TPK Kejahatan Harta Kekayaan Dan Kejahatan Korporasi

    Moral Nomor 8, koordinasi Lembaga Bukan Hukum untuk membuka rekening tersangka secara leluasa (Pasal 29, 30). Dari sini lahir PPATK di bawah presiden.


    Source : RSS | Published on 20 April 2017, 18:33 WIB
  • Eks Kepala BPPN Tersangka BLBI, KPK Diminta Gunakan UU Pencucian Uang

    KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menjerat eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung  dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Kata Pengamat Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih, dengan UU TPPU, KPK bisa   menarik aset negara yang dibawa oleh Syafruddin. Hal ini sama pentingnya dengan menjebloskannya ke penjara.


    Source : RSS | Published on 11 April 2017, 15:05 WIB
  • KPK Ikut Buru Aset Sjamsul Nursalim

    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan berupaya menarik aset milik pengusaha penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang juga pemegang saham PT Bank Dagang Nasional Indonesia, Sjamsul Nursalim. "Kami akan kembalikan kerugian negara, kalau bisa pakai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, kemarin.


    Source : RSS | Published on 12 April 2017, 05:36 WIB
  • Panglima TNI: Aparat Penegak Hukum TNI Perang Terhadap Korupsi

    “Untuk memberantas korupsi di internal TNI, saat ini TNI bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Panglima TNI.


    Source : RSS | Published on 17 April 2017, 13:16 WIB
  • Optimalisasi Penerimaan Pajak

    Integrasi data keuangan sangat penting, utamanya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, tujuannya untuk meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak. Pihak terkait dalam program ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat dua poin penting sebagai indikator keberhasilan aksi ini, yaitu: (1) pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak berbasis Single Identity Number (SIN) dan (2) implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan diberlakukan basis data perpajakan berbasis SIN dan implementasi AEOI ini diharapkan potensi penerimaan pajak yang selama ini belum tergali dapat direalisasikan.


    Source : RSS | Published on 20 April 2017, 18:19 WIB