• Ini Kriteria Calon Pimpinan OJK Versi DPR

    Oleh sebab itu, imbuh Mekeng, Komisi XI meminta masukan dari para pelaku usaha di industri jasa keuangan. Selain itu, pihaknya pun akan menelusuri rekam jejak dari para calon anggota dewan komisioner OJK dengan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


    Source : RSS | Published on 23 Mei 2017, 07:46 WIB
  • RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

    Dengan pertimbangan tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Keperluan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Penyusunan Perppu tersebut telah dikoordinasikan dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK.


    Source : RSS | Published on 29 Mei 2017, 07:17 WIB
  • Sri Mulyani: Kita Bisa Dianggap Jadi Tempat Penyimpanan Dana Teroris

    Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Keperluan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Penyusunan Perppu tersebut telah dikoordinasikan dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK.


    Source : RSS | Published on 23 Mei 2017, 20:42 WIB
  • Bank Indonesia Keluarkan Aturan Uang Kertas Asing

    Ketentuan ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua pengaturan yang dikeluarkan oleh BI dan PPATK akan saling menguatkan (enforcing each other) dalam mengatur pembawaan UKA lintas batas. Dalam implementasinya, pengenaan sanksi akan diberikan bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI. Sanksi yang dikenakan berupa penegahan terhadap seluruh jumlah UKA yang dibawa sesuai aturan teknis pabean Indonesia.


    Source : RSS | Published on 02 Mei 2017, 19:39 WIB
  • Ini Kerugian Bila RI Langgar Aturan Pertukaran Data Pajak

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Payung hukum tersebut merupakan salah satu syarat bagi Indonesia memenuhi komitmen pelaksanaan sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai September 2018.


    Source : RSS | Published on 23 Mei 2017, 15:29 WIB