• 21 Nama Calon Komisioner OJK Diserahkan ke Presiden

    Kemudian sesudah tahap pertama, para calon memasuki tahap kedua, yaitu yang berisi tes atau saringan berdasarkan pada penilaian masarakat dan masukan masyarakat, rekam jejak, masukan dari instansi-instansi yang memiliki otoritas seperti PPATK, KPK, Mahkamah Agung, OJK sendiri, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga dari makalah, serta rekam jejak dari yang bersangkutan selama mereka berkarir atau bekerja, apakah itu dari industri, dari akademisi dan lain-lain.


    Source : RSS | Published on 10 Maret 2017, 10:18 WIB
  • KPK Bongkar Rapor Merah Puluhan Pelamar Kursi Bos OJK

    Selain KPK, Pansel OJK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memeriksa rekam jejak calon bos OJK.


    Source : RSS | Published on 10 Maret 2017, 09:51 WIB
  • Akan Diseleksi Jokowi, Agus Santoso: Saya Bersyukur Saja

    Panitia seleksi (pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) telah mengumumkan 21 nama yang lolos seleksi wawancara. Selain itu, pansel juga telah menyerahkan nama-nama tersebut ke Presiden Jokowi (Jokowi) untuk dipilih menjadi hanya 14 peserta. Dari 14 tersebut akan diserahkan ke DPR untuk dipilih lagi menjadi tujuh DK OJK periode 2017-2022.


    Source : RSS | Published on 08 Maret 2017, 14:24 WIB
  • PPATK Berharap KPK Dapat Tuntaskan Kasus Korupsi E-KTP

    JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin‎ menyatakan, telah menyerahkan hasil analisisnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penelusuran dana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.


    Source : RSS | Published on 10 Maret 2017, 11:12 WIB
  • KPK Segera Umumkan: Siapa Tersangka Baru Korupsi E-KTP?

    Saat ini KPK juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) . Juga akan bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendalami adanya dugaan  persekongkolan tender E-KTP. Apalagi KPPU juga sudah mengindikasikan bahwa lelang E-KTP sudah tidak benar. Kala itu konsorsium pemenang tender proyek E-KTP juga mengajukan  banding.


    Source : RSS | Published on 09 Maret 2017, 17:12 WIB