• COMMENTARY: ID mega corruption reveals weak anti-money laundering system

    Has anyone seen our financial intelligence agency? The whereabouts of the Financial Transaction Report and Analysis Centre (PPATK) is a big question prompted by the fact that the Corruption Eradication Commission (KPK) took about three years and questioned almost 300 witnesses to build a case on the suspected Rp 2.3 trillion (US$170 million) corruption within the Rp 5.9 trillion electronic identification card (e-ID) project.


    Source : RSS | Published on 13 Maret 2017, 23:57 WIB
  • Awasi Aset Rp16.000 Triliun, Bos OJK Harus Bebas Intervensi

    Menkeu menuturkan, tahap seleksi pemilihan Dewan Komisioner OJK sama dengan seleksi pada lima tahun lalu. Bedanya, seleksi kali ini OJK secara institusi sudah terbentuk sehingga pansel mengerti ukuran kinerja pimpinan OJK. “Kedua, dari sisi masukan yang berasal dari institusi luar biasa detail dan sangat membantu. Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PPATK, KPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Inspektorat Jenderal untuk calon PNS sehingga kami bisa mengetahui, bertanya, dan memeriksa,” katanya.
     


    Source : RSS | Published on 08 Maret 2017, 15:17 WIB
  • PPATK Sudah Sampaikan Hasil Analisisnya Terkait Aliran Dana Korupsi E-KTP

    JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badarudin menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.


    Source : RSS | Published on 13 Maret 2017, 16:09 WIB
  • Arief Sulistyanto: Many Who Took The Oath Violated Regulations

    Will you involve other institutions, like the Center for Financial Reporting and Analysis (PPATK)?

    The PPATK has its own system to detect the accounts of government officials. If, in the process of recruitment, my account swells up, alarm bells will ring at the PPATK. As a law enforcement officer, I am the PEP (politically exposed person) of the PPATK.


    Source : RSS | Published on 08 Maret 2017, 14:30 WIB
  • MEMPERKUAT PENGAWASAN LALU LINTAS UANG DENGAN LOKAKARYA PLLU

    Fokus utama yang dibahas dalam lokakarya ini adalah tentang Peraturan Gubernur Bank Indonesia 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, di mana setuap uang yang dibawa keluar atau masuk Indonesia harus dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pembawaan uang dalam jumlah besar oleh masyarakat ke luar negeri, yang mengakibatkan merosotnya nilai tukar Rupiah. Selain itu, pengawasan ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana lainnya seperti penyelundupan, narkotika, dan terorisme. PPATK telah memberi solusi untuk memitigasi hal ini dengan mengajak masyarakat agar melakukan transaksi internasional melalui transfer saja, tidak perlu membawa uang cash dalam jumlah besar ke luar negeri. Untuk memperkuat fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang ini, di lokakarya ini akan dipelajari mekanisme dan celah-celah yang masih sering dimanfaatkan untuk menghindari peraturan.


    Source : RSS | Published on 08 Maret 2017, 13:45 WIB