• Provisions on the Temporary Suspension and Postponement of Financial Transactions Updated

    As one of the measures which is being aimed at the prevention of money-laundering and terrorism-financing activity, the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – “PPATK”) has issued Regulation No. 18 of 2017 on the Implementation of the Temporary Suspension and Postponement of Transactions by Financial Service Providers (“Regulation 18/2017”).   In essence, Regulation 18/2017 essentially authorizes the PPATK to request that Financial Service Providers (“FSPs”) temporarily suspend and/or postpone certain transactions and also addresses the following matters:   Grounds for temporary suspensions; Procedures for temporary suspensions; Objections to temporary suspensions; Postponements of transactions; and Transactions which may be suspended or postponed....


    Source : RSS | Published on 19 Desember 2017, 16:26 WIB
  • TPPU Rita, KPK Dapat Petunjuk dari PPATK

    Bahkan, KPK dalam penelusuran aset itu KPK bekerjasama dan mendapat petunjuk dari sejumlah pihak. Salah satunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).


    Source : RSS | Published on 19 Desember 2017, 12:07 WIB
  • Sumber TPPU Bupati Kukar dari Sejumlah Pengusaha

    Mulai data dari PPATK terkait transaksi keuangan melalui perbankan dan sistem keuangan lainnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait bangunan dan tanah, hingga dari hasil penyitaan KPK saat penggeledahan.


    Source : RSS | Published on 19 Desember 2017, 17:04 WIB
  • KPK Periksa 9 Swasta Terkait TPPU Bupati Rita

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi dari unsur swasta. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari (RIW).


    Source : RSS | Published on 02 Januari 2018, 18:51 WIB
  • SBY Disebut Minta Proyek e-KTP Dilanjutkan Meski Bermasalah

    Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir mengaku pernah menyarankan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tak dilanjutkan.


    Source : RSS | Published on 03 Januari 2018, 10:26 WIB